Distribusi dan Infrastruktur Pengaruhi Harga Minyak Curah di Sumsel
ilustrasi minyak (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Memasuki pekan ketiga setelah pencabutan subsidi minyak goreng curah, ternyata tak membuat harganya menjadi Rp14.000 hingga Rp15.500 per liter sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Pedagang pasar di Sumatra Selatan (Sumsel) tetap menjual minyak goreng di harga Rp18.000 per liter. Dinas Perkebunan Sumsel menilai, kondisi infrastruktur dan jauhnya distribusi menjadi permasalahan utama.
"Kondisi ini dipengaruhi infrastruktur jalan dan distribusi yang jauh. Beberapa agen di daerah menanti pengiriman dari Palembang. Suplai kerap bermasalah karena untuk mencapai satu lokasi (agen), memerlukan waktu tempuh yang jauh terutama dari kota Palembang," ungkap Analisis PSP Madya Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian kepada awak media, Minggu (19/6/2022).
1. Presiden instruksikan pembangunan pabrik minyak makan merah
Jokowi menemukan harga minyak goreng di sejumlah pasar di Yogyakarta tinggi, atau melebihi harga eceran tertinggi (HET). (dok. YouTube Sekretariat Presiden)Rudi menjelaskan, distributor minyak curah hanya ada di Kota Palembang. Untuk mencapai beberapa wilayah di Sumsel seperti Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau, hingga OKU Selatan, memerlukan jarak tempuh yang jauh hingga 300 kilometer.
"Untuk memperbaiki suplai diperlukan pabrik Red Palm Oil atau minyak makan merah. Terlebih sudah ada Instruksi dari Presiden untuk mendukung hal tersebut," ujar dia.
Baca Juga: Subsidi Minyak Curah Dicabut, Stok Lancar Tapi Harga Langsung Naik
2. Perubahan kebijakan untungkan industri dan rugikan petani
Julhadi Siregar, Ketua Gapoktan Sawit Maju Bersama Kecamatan Muara Batangtoru, Tapanuli Selatan (IDN Times/Arifin Al Alamudi)Pendirian pabrik minyak makan merah diyakini berdampak bagi petani sawit di Sumsel. Selain memperdekat wilayah distribusi, pendirian pabrik membawa harapan petani sawit swadaya untuk berpartisipasi. Menurutnya, selama ini petani swadaya sangat bergantung pada industri besar yang memproduksi olahan sawit.
"Harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani swadaya kerap tidak stabil. Penjualan TBS pun sering naik dan turun secara drastis," jelas dia.
Baca Juga: HET Minyak Goreng Ketetapan Pemerintah Picu Kelangkaan
3. Berharap pemprov jeli manfaatkan kebijakan pusat
Minyak goreng curah merek Minyak Kita (IDN Times/Fariz Fardianto)Rudi menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel jeli melihat peluang pendirian pabrik minyak makan merah yang diinstruksikan Presiden. Kebijakan pemerintah pusat melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) beberapa waktu lalu, langsung membuat 104.779 kepala keluarga petani swadaya tak berkutik. Harga TBS bahkan terjun bebas membuat petani merugi.
"Sudah saatnya Pemprov Sumsel membangun pabrik minyak makan merah. Dengan adanya pabrik maka pasokan migor untuk di tingkat lokal bahkan nasional akan lebih terjaga," ujar dia.
4. Sumsel sebagai penghasil CPO besar di Indonesia
Kebun sawit (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Sumsel memiliki potensi luas areal sawit sebanyak 1.221.374 Hektare (Ha) dengan produksi 3.323.670 ton CPO. Sawit yang terbanyak ada di lima daerah yaitu Musi Banyuasin dengan luas 313.125 Ha, Ogan Komering Ilir (OKI) 224.865 Ha, Banyuasin 190.973 Ha, Musi Rawas 114.879 Ha, dan Muara Enim seluas 87.889 Ha.
"Sumsel siap menjadi salah satu dari empat provinsi proyek percontohan pendirian pabrik minyak makan merah. Pendirian pabrik ini diharapkan mendorong petani swadaya tak hanya fokus pada produksi TBS saja, sekaligus memasarkan hasil produknya," tutup dia.
Baca Juga: Minyak Goreng Langka, Gubernur Herman Deru Sentil Produsen Sawit
