Transfer Daerah Dipangkas Rp485 M, Ruang Fiskal Palembang Terbatas
- Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp485 miliar membatasi ruang fiskal dan menyulitkan pembangunan serta kegiatan pemerintah.
- Dewa berharap pergantian kepemimpinan Kementerian Keuangan menjadi momentum evaluasi kebijakan TKD, agar pengurangan untuk Palembang tidak lagi bernilai besar.
- Menurut Dewa, dukungan fiskal pemerintah pusat penting untuk menjaga pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan program daerah sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran.
Palembang, IDN Times - Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengaku, kondisi ekonomi fiskal mengalami keterbatasan akibat kebijakan Kementerian Keuangan yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp485 miliar.
"Transfer keuangan daerah kita cukup tinggi pengurangannya. Kalau potongannya sampai Rp485 miliar, ini membuat kita cukup sulit untuk melakukan pembangunan dan kegiatan lainnya," ujar Dewa, dikutip Kamis (17/9/2026).
1. Harap kebijakan pemangkasan TKD ada perubahan dari rotasi kepempinan
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Mela Hapsari) Dirinya berharap bahwa dari pemangkasan TKD yang diberikan oleh pejabat Kementerian Keuangan sebelumnya, akan ada perubahan yang lebih baik lewat pergantian serta rotasi yang saat ini dilakukan pemerintah pusat.
Harapan tersebut sejalan dengan peralihan Menteri Keuangan yang diputuskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto usai mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara.
"Siapa pun yang dipilih oleh Presiden, kita dukung. Itu hak prerogatif Presiden," katanya.
2. Harap bila ada pemotongan TKD tidak dipangkas dengan nominal besar
Wali Kota Palembang Ratu Dewa (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Lebih lanjut, Dewa menyampaikan bahwa pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan tentu menjadi momentum untuk melihat kembali kebijakan TKD yang berdampak langsung terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
Ia menyebut, saat Palembang menghadapi pengurangan TKD dampak besar terasa. Khususnya dalam menjalani berbagai rencana pembangunan maupun kegiatan pemerintah. Efek paling berimbas adalah kesulitan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
"Harapan kita, potongan transfer keuangan daerah, khususnya untuk Palembang, jangan sebesar itu," jelasnya.
3. Dukungan fiskal pemerintah memengaruhi faktor pembangunan
Ilustrasi proyeksi PAD (https://accurate.id/ekonomi-keuangan) Menurutnya, dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting agar program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah tetap dapat dilaksanakan.
"Daerah juga punya banyak kebutuhan. Ada pembangunan, pelayanan masyarakat dan program-program lainnya. Kita berharap kebijakan transfer ke daerah tetap memerhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing," kata dia.
