Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Musim Karhutla Sumsel Belum Usai, Diprediksi hingga November

Kota Palembang
2 min read
Musim Karhutla Sumsel Belum Usai, Diprediksi hingga November
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Banyuasin, Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)
  • Ancaman karhutla di Sumatra Selatan diperkirakan berlanjut hingga Oktober atau November 2026 berdasarkan laporan BMKG; masyarakat dan korporasi diminta menghindari aktivitas pemicu kebakaran.
  • Pemerintah meminta pencegahan karhutla diperketat melalui kedisiplinan semua pihak, sembari melanjutkan penanganan kolaboratif agar dampak kebakaran tidak meluas ke masyarakat.
  • Presiden Prabowo menyalurkan Banpres Rp85 miliar untuk Sumsel, OKI, Musi Banyuasin, dan Banyuasin; penggunaan dana diatur agar cepat, transparan, serta akuntabel.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Palembang, IDN Times - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan (Sumsel) diperkirakan belum berakhir dalam waktu dekat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut potensi kerawanan karhutla masih berlangsung hingga Oktober atau November 2026.

Raja Juli mengatakan, prediksi tersebut mengacu pada laporan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Karena itu, ia meminta masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

"Ini kami sampaikan kepada para petani, masyarakat biasa, maupun korporasi. Korporasi yang masih nakal yang masih menggunakan cara-cara lama, cara-cara yang dianggap murah untuk melakukan land clearing, tapi memiliki risiko besar terhadap kesehatan masyarakat," ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Palembang, Rabu (16/9/2026).

  1. 1. Pemerintah minta pencegahan diperketat

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Banyuasin, Sumsel
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Banyuasin, Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

    Menurutnya, seluruh pihak perlu meningkatkan kedisiplinan dalam mencegah karhutla selama periode rawan tersebut. Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya penanganan agar dampak kebakaran tidak meluas dan mengganggu masyarakat.

    "Pesan kami kepada seluruh masyarakat Sumsel, yakinlah bahwa pemerintah terus bekerja dengan sungguh-sungguh, secara kolaboratif dan sinergis untuk melindungi masyarakat dari karhutla," tegasnya.

  2. 2. Sumsel dapat Banpres Rp85 miliar

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (IDN Times/Rangga Erfizal)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (IDN Times/Rangga Erfizal)

    Di tengah ancaman karhutla yang diperkirakan masih berlangsung beberapa bulan ke depan, pemerintah pusat juga memberikan dukungan anggaran untuk penanganan di Sumatera Selatan.

    Presiden Prabowo Subianto mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) dengan total Rp85 miliar kepada Pemprov Sumsel dan tiga kabupaten yang dinilai membutuhkan dukungan dalam penanganan bencana.

    Rinciannya, Rp30 miliar diberikan kepada Pemprov Sumsel, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin masing-masing memperoleh Rp20 miliar. Sementara Kabupaten Banyuasin mendapat Rp15 miliar.

    "Pak Presiden minggu lalu mengeluarkan Banpres terbesar, Rp30 miliar kepada provinsi, Rp20 miliar kepada Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, serta Rp15 miliar untuk Banyuasin," katanya.

  3. 3. Pemda diminta maksimalkan bantuan penanganan karhutla

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam foto dokumentasi dengan kredit fotografer IDN Times, Rangga Erfizal.
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (IDN Times/Rangga Erfizal)

    Menurut Raja Juli, pencairan dan pemanfaatan anggaran tersebut telah memiliki petunjuk teknis melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme tersebut diharapkan membuat dukungan anggaran dapat segera digunakan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

    "Bantuan Presiden ini kemudian diikuti oleh surat edaran dari Pak Mendagri, juknis tentang bagaimana teknis penyalurannya, pengelolaannya, tidak dibuat ribet dengan berbagai macam halangan birokratis, namun tetap akuntabel dan transparan," jelasnya.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More