Sekolah Diliburkan karena Kabut Asap, Bagaimana Nasib Program MBG?
- Program Makan Bergizi Gratis di Sumatra Selatan tetap berjalan normal meski kualitas udara memburuk akibat karhutla; penerima manfaat dilaporkan belum terdampak.
- KPPG Palembang akan menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan kondisi lapangan dan kebijakan pemda, terutama jika sekolah diliburkan karena kabut asap.
- Pemprov Sumsel mempertimbangkan penghentian sementara sekolah dan perkantoran bila ISPU tak tertoleransi, sambil memfokuskan upaya pada pemadaman kebakaran.
Palembang, IDN Times - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatra Selatan masih berjalan normal di tengah memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika Sari, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi apabila kondisi kabut asap semakin parah hingga mengganggu aktivitas sekolah.
"Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kalaksa BPBD Provinsi Sumsel. Memang statusnya sudah siaga, tetapi alhamdulillah belum berdampak kepada penerima manfaat yang ada di Sumsel," ungkap Nurya, Jumat (14/8/2026).
1. Ikuti kebijakan pemda
Karhutla yang melanda kawasan Kertapati Palembang (ANTARAFOTO/NOVA WAHYUDI) Nurya menjelaskan, keputusan mengenai keberlanjutan pelaksanaan MBG akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta kebijakan yang diberlakukan pemerintah daerah. Langkah penyesuaian tersebut baru akan dilakukan apabila kondisi kabut asap sudah berdampak pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
"Kalau ada kebijakan untuk meliburkan sekolah, tentunya akan ada koordinasi dari BPBD dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan, kemudian disampaikan kepada KPPG untuk pelaksanaan program," jelasnya.
2. Pemprov Sumsel pertimbangkan stop sekolah kalau cuaca memburuk
Kondisi kabut asap menyelimuti perairan Sungai Musi kota Palembang, Rabu 12 Agustus 2026. ANTARAFOTO/NOVA WAHYUDI Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Sumsel membuka kemungkinan menghentikan sementara kegiatan sekolah dan perkantoran jika kualitas udara terus menurun. Kondisi ini harus diantisipasi guna mencegah dampak negatif pada kesehatan masyarakat secara luas.
"Kalau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sudah tidak bisa ditoleransi, tentu kita ambil kebijakan," ungkap Herman Deru, Kamis (12/8/2026).
3. Pemerintah fokus pada penanggulangan
Karhutla yang melanda kawasan Kertapati Palembang (ANTARAFOTO/NOVA WAHYUDI) Deru mengakui, dalam beberapa waktu terakhir kondisi udara di Sumsel mulai memburuk. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah yang berfokus pada pemadaman api untuk mengantisipasi dampak asap lebih parah.
"Kita tidak mau anak-anak atau kita semua ini terpapar akibat ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) yang tidak sehat. Tapi selama ini masih di ambang batas yang bisa ditoleransi," jelas dia.
