Lika-liku Persoalan MBG di Sumsel: Telan Anggaran Rp29 M per Hari

01 Oct 2026, 19:27 WIB

Kota Palembang

2 min read

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Program Makanan Bergizi Gratis di Sumsel menghadapi kenaikan harga bahan baku, keterlambatan pencairan anggaran, dan keterbatasan ketersediaan bahan pangan.
Hingga 31 Juli 2026, 801 SPPG melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat per hari dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp29 miliar per hari.
Program turut melibatkan UMKM dan petani lokal, tetapi tujuh gangguan kesehatan terkait kualitas makanan mendorong pengawasan lebih ketat dari bahan baku hingga distribusi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Palembang, IDN Times - Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto menghadapi sejumlah persoalan dalam proses pelaksanaan serta operasionalnya di Sumatra Selatan

"Hasil survei yang dilakukan tim kami menunjukkan bahwa ada kendala utama dalam pelaksanaan MBG berupa kenaikan bahan baku, keterlambatan pencairan anggaran dan ketersediaan bahan baku," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Nana Riana dalam kegiatan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), dikutip Kamis (1/9/2026).

1. MBG di Sumsel butuh anggaran Rp29 miliar per hari
Pembagian MBG di SMK PGRI 1 Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Berdasarkan data hingga 31 Juli 2026, MBG di Sumsel yang telah beroperasi melalui 801 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat setiap hari mendapati masalah yang sama. Utamanya soal pencairan anggaran terlambat.
“Dengan jumlah itu, estimasi kebutuhan anggarannya mencapai Rp29 miliar per hari,” kata dia.
2. MBG disebut dorong perputaran ekonomi UMKM
Pembagian MBG di SMP N 3 Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Meski mengalami berbagai kendala, kata Nana, dari sisi lain, pelaksanaan MBG turut memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani setempat sebagai pemasok bahan baku.
"Seiring dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah, aspek kualitas makanan juga menjadi perhatian," jelasnya.
3. Ganguan kesehatan dari program MBG akan terus dilakukan pengawasan
Pembagian MBG di SMK PGRI 1 Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Sementara untuk masalah gangguan kesehatan, DJPb Sumsel mencatat ada sekitar tujuh kasus yang berkaitan dengan kualitas makanan selama pelaksanaan program tersebut berjalan sepanjang 2026.
Menurut Nana, temuan itu menjadi peringatan untuk memperkuat pengawasan, terutama terhadap kualitas makanan dan penerapan standar operasional prosedur. Pengawasan pun harus dilakukan pada seluruh tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pemberian makanan kepada penerima manfaat.
"Ini jadi peringatan serius buat kami untuk terus memperkuat dan memperketat pengawasan terhadap kualitas serta SOP,” kata dia.