DPRD Palembang Sebut Penerapan PJJ tak Perlu Berlaku Seragam
- DPRD Palembang menilai PJJ tidak perlu seragam; sekolah dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kualitas udara harian di wilayah masing-masing.
- Sekolah TK hingga SMP berpeluang kembali tatap muka jika ISPU di bawah 200, tetapi ISPU Palembang saat ini 209 dan tergolong sangat tidak sehat.
- PJJ dipertahankan karena 2.222 anak terdampak ISPA akibat karhutla; DPRD dan instansi terkait mendorong kebijakan fleksibel berbasis kondisi udara harian.
Palembang, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Saiful Fadly, mengatakan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kondisi udara yang tak sehat karena adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak harus diberlakukan secara seragam dan sekolah dapat menyesuaikan pola pembelajaran dengan kondisi udara terkini di wilayah masing-masing.
"Kalau kualitas udara di wilayah tersebut di bawah 200, sekolah bisa normal lagi," ujarnya, Senin (14/9/2026).
1. Minta data ISPU diperbaharui setiap hari
Kondisi Kota Palembang yang diselimuti kabut asap akibat Karhutla. (IDN Times Rangga Efrizal) Fadly menyampaikan bahwa sekolah di Palembang, dari TK, SD, dan SMP, berpeluang kembali menggelar pembelajaran tatap muka jika kualitas udara di wilayahnya menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di bawah 200.
"Maka data soal ISPU harus riil setiap hari," katanya lebih lanjut saat rapat koordinasi PJJ di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Palembang.
2. Kondisi ISPU Palembang masih di angka 209
Suasana kabut asap saat masuk kategori berbahaya. (IDN Times/Teri). Namun, jelas Fadly, saat ini kondisi udara Palembang masih belum cukup aman untuk sepenuhnya kembali ke pembelajaran tatap muka. Dia menyebut ISPU Palembang hari ini berada di angka 209 atau masih dalam kategori sangat tidak sehat.
"ISPU 209, kualitas udara di Palembang masih sangat tidak sehat hari ini," kata dia.
3. Tercatat ada 2 ribuan anak terdampak kasus ISPA
Ilustrasi Anak penyakit ISPA. (IDN Times/Anjani Asra) Sedangkan keputusan mempertahankan PJJ juga, katanya, berkaitan dengan peningkatan kasus gangguan pernapasan pada anak. Sementara, dari data dan laporan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, terdapat kenaikan signifikan jumlah siswa yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan ada peningkatan signifikan: 2.222 anak terdampak ISPA akibat karhutla. Saat diterapkan daring, angka ISPA tetap tinggi, apalagi jika tidak diterapkan PJJ," jelasnya.
Karena itu, lanjut Fadly, DPRD bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta pihak RSUD mendorong agar kebijakan PJJ dibuat lebih fleksibel dan berbasis kondisi udara secara harian.
