Data Desil jadi Polemik, BPS Sumsel Ungkap Penyebabnya
- BPS Sumsel menyebut polemik data desil bansos dipengaruhi pendataan yang belum sempurna, karena kesejahteraan dinilai memakai 41 variabel dan datanya terus berubah.
- Hingga 10 Juli 2026, DTSEN Sumsel mencatat 9.309.748 individu dan 2.905.756 keluarga, tetapi pemutakhiran baru mencapai 33,13 persen.
- Kendala meliputi penolakan warga memberi informasi dan sekitar 2.170 data belum ditemukan dalam Sensus Ekonomi; BPS meminta partisipasi masyarakat untuk pembaruan data.
Palembang, IDN Times - Polemik pengelompokan desil sebagai salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan sosial (bansos) masih jadi sorotan masyarakat. Selain data yang tidak dinilai sesuai dengan tingkat kesejahteraan, pengelompokan angka pendapatan masyarakat pun disebut tak valid.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Tim Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (BPS Sumsel), Zahira, mengakui masih banyak kendala yang terjadi di lapangan pada saat proses pendataan, termasuk pembaruan informasi.
"Penentuan kesejahteraan tidak ditentukan oleh satu variabel saja, tetapi ada 41 variabel. DTSEN itu bukan data sekali dibuat langsung selesai karena datanya dinamis dan terus dimutakhirkan," ujarnya, Rabu (9/9/2026).
1. Sebut DTSEN merupakan data yang bersifat dinamis
Cara cek desil DTSEN. (IDN Times/Nisa Zarawaki) Dia menyampaikan sejumlah kendala dalam penentuan desil dari DTSEN, salah satunya adalah karena sebagian masyarakat ada yang menolak memberikan informasi saat proses pendataan dilakukan. Ia mengaku, bahwa di Sumsel pemutakhiran DTSEN belum sempurna dan baru 33,13 persen data yang telah dimutakhirkan atau diperbarui.
"Pemutakhiran DTSEN bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sekali kemudian dianggap selesai. Data bersifat dinamis karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan," katanya.
Menurut dia, perubahan data penduduk dapat terjadi setiap saat, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili hingga perubahan kondisi sosial ekonomi. Di Sumsel, pada 10 April 2026 tercatat sebanyak 9.288.375 record individu dan 2.887.897 record keluarga dalam DTSEN.
Kemudian lanjut Zahira, saat pemutakhiran kembali dilakukan pada 10 Juli 2026, jumlahnya meningkat menjadi 9.309.748 record individu dan 2.905.756 record keluarga.
"Dari keseluruhan data tersebut, tingkat pemutakhiran baru mencapai 33,13 persen," ujarnya.
2. Masih ada 2 ribuan data di Sumsel yang belum masuk sensus ekonomi
Ilustrasi Pemutahiran DTSEN dan Desil/ IDN Times Dini Suciatiningrum Zahira mengaku, tingkat pemutakhiran yang rendah tersebut tidak lepas dari kendala di lapangan dan ia menegaskan, persoalan ketidaksesuaian data pun tak sepenuhnya dapat dibebankan kepada BPS.
Sebab, katanya, pemutakhiran membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama transparansi sejumlah informasi yang harus terkonfirmasi secara langsung.
“Kami masih sulit mendapatkan data dari masyarakat. Dan masih ribut kenapa data tidak sesuai, maka kami akui ini memang tugas bersama untuk memutakhirkan data ini," jelasnya.
Selain itu, kata dia, BPS juga menemukan masih adanya masyarakat yang belum tercatat dalam pendataan tertentu. Di Sumsel, terdapat sekitar 2.170 data masyarakat yang belum ditemukan dalam Sensus Ekonomi sehingga cukup menyulitkan proses pemutakhiran.
3. Banyak variabel penentu DTSEN
Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (ppid.bps.go.id) Dia menjelaskan, dalam penentuan DTSEN digunakan 41 variabel. Penentuan itu selanjutnya akan menggambarkan kondisi sosial ekonomi seseorang. Informasi penting yang diperlukan adalah data administrasi maupun informasi dari sumber lain yang juga dapat menjadi bagian dari proses pemeringkatan.
“Banyak variabel penentu untuk pemeringkatan desil. Walaupun belum didata, dia bisa masuk dari satu atau dua variabel,” jelasnya.
Salah satu informasi yang dapat digunakan antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta data pelanggan listrik. Penggunaan daya listrik, misalnya, dapat menjadi salah satu variabel dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"BPS Sumsel mendorong masyarakat turut berperan dalam proses pemutakhiran DTSEN dengan memberikan informasi yang benar ketika dilakukan pendataan," kata dia.
