2. Kepala sekolah beralasan ngaji dan salat syarat kelulusan

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Pungutan itu diduga dilakukan oleh tenaga pendidik di SMA berada di Desa Sumber Harum, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba. Diduga guru tersebut tidak akan meluluskan banyak siswa dengan alasan, tidak bisa mengaji, tidak bisa salat dan lain-lainnya.

Terkait hal ini, Kepala SMA Negeri di wilayah Tungkal Jaya berinisial Ms mengatakan, masalah ini tidak usah dilanjutkan. Karena pihaknya tidak memaksa orang tua siswa.

"Begini ceritanya, kalau untuk masalah seragam, memang ada seragam yang nanti dipakai siswa-siswi baru. Kalau tidak seragam, kami ini tinggal di desa repot memang, tapi bagi saya ini tidak ada paksaan. Kalau mau silahkan, tidak juga tidak apa-apa," ungkapnya.

Lanjutnya, bagi orang tua terkesan ada paksaan, karena kalau tidak memesan tidak akan dapat. Sementara kalau mau beli diluar tidak ada.

3. Tarif iuran untuk rehab lapangan tak ditentukan

Ilustrasi pungli. (IDN Times/Sukma Shakti)

Alasan lainnya, lanjutnya, memang program sekolah ini anak-anak harus bisa mengaji dan salat. Dari awal telah disampaikan melalui pengumuman pada PPDB, bila anak-anak tidak bisa salat dan mengaji akan di jadikan cadangan.

“Mereka dijadikan cadangan dan dikumpulkan, sekitar 7 orang apa, lalu ditanya bagaimana risikonya. Sudah kita jelaskan, bila mau menyumbang untuk bantuan perehaban lapangan, itu tidak dipatok nominalnya. Tapi tidak usah dilanjutin beritanya,” tegasnya.

4. MAKI tegaskan sekolah jangan bertindak jadi pedagang

google

Menanggapi adanya dugaan pungli berkedok beli seragam di SMA negeri, Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumsel, Joko Edi Purwanto belum memberikan jawaban. Saat dicoba konfirmasi melalu pesan WhatsApp, juga belum dibalas.

Sementara itu, deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Feri Kurniawan mengatakan, pembelian seragam tergantung dengan kemampuan orang tua siswa karena tidak semua orang tua siswa mampu membeli seragam yang disediakan dan harus dibeli.

Menurutnya ini sudah melanggar aturan karena tidak punya dasar hukum dan sekolah sudah bertindak menjadi pedagang dengan harga yang ditentukan.

"Sementara sekolah memaksakan pembelian melalui sekolah dengan harga yang ditentukan. Hal ini tentunya karena ada pihak ketiga yang menarik keuntungan dari penjualan baju sekolah," ujarnya.

5. Negara sudah fasilitasi sekolah negeri dengan subsidi

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).

Sementara iuran sekolah itu jelas tidak diperkenankan dan berindikasi pungli dan pemerasan karena negara sudah menyediakan fasilitas untuk para siswa negeri dengan subsidi pendidikan.

"Intinya iuran dan pembelian baju sekolah merupakan perbuatan yang tidak beretika dan mencari keuntungan dari wali murid dan ini merupakan tindak pidana karena tidak ada dasar hukumnya," tegasnya.

Baca Juga: Wanita di Muba Nyaris Dibunuh Suami Usai Dianiaya dengan Pisau