Warga Keluhkan Kerusakan Infrastruktur, Ini Respon Gubernur Sumbar
- Keluhan masyarakat terkait infrastruktur rusak pasca bencana ekologi
- Pengerukan sungai dan penanganan infrastruktur harus dipercepat
- Distribusi air bersih menjadi perhatian utama bagi pemerintah Sumbar
Padang, IDN Times - Pasca bencana ekologi yang melanda Sumatra Barat pada akhir November 2025, warga daerah terdampak mengeluhkan fasilitas umum yang rusak.
Keluhan disampaikan warga kepada Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi dalam pertemuan lintas instansi pada Senin (5/1/2026) malam.
1. Warga keluhkan kerusakan infrastuktur
Mahyeldi menyampaikan, dalam pertemuan tersebut masyarakat membutuhkan perbaikan infrastruktur dan air bersih. "Yang kami temui di lapangan keluhan masyarakat berkaitan dengan jalan, jembatan hingga pendangkalan sungai yang terjadi pasca bencana," katanya.
Mahyeldi menyatakan penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan itu harus dilakukan percepatan oleh tim gabungan yang sudah dibentuk.
"Penanganan ini harus dipercepat. Masyarakat juga membutuhkan air bersih juga di lapangan saat ini," katanya.
2. Pengerukan sungai harus dilakukan
Banyaknya material banjir yang memenuhi sungai, menurut Mahyeldi pengerukan harus disegerakan agar pendangkalan teratasi segera. "Pengerukan ini penting dilakukan sebagai bagian dari pengendalian risiko bencana ke depan," katanya.
Menurutnya, beberapa sungai mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul, sehingga meningkatkan kerawanan saat hujan dengan intensitas tinggi.
3. Distribusi air bersih harus jadi perhatian
Selain itu, Mahyeldi menegaskan ketersediaan dan distribusi air minum harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terputus, terutama bagi masyarakat terdampak bencana.
“Air bersih ini kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Ia meminta balai dan satuan kerja teknis untuk menyampaikan rencana serta jadwal penanganan infrastruktur dan air bersih secara terbuka, agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
