Padang, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan bahwa lebih dari seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang operasionalnya dihentikan.
"Ada sekitar 1.700 SPPG yang dihentikan sementara untuk operasionalnya," katanya saat kunjungan kerja ke Sumatra Barat, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, penghentian operasional SPPG tersebut dilakukan karena beberapa hal yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
Dadan mengatakan, kebanyakan SPPG yang dihentikan operasionalnya oleh BGN tersebut karena tidak memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).
"Mereka kami berikan waktu untuk membuat IPAL tersebut dan akan dilakukan pengecekan kembali nantinya," katanya.
Menurutnya, untuk yang belum memiliki instalasi tersebut diberikan waktu pembuatan mulai dari satu minggu hingga dua minggu.
Selain itu, menurut Dadan juga masih banyak SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang merupakan syarat utama.
"Bagi yang belum memiliki SLHS tersebut kami sarankan untuk mendaftar dan jika sudah terdaftar nantinya, silahkan menunggu sertifikatnya keluar," katanya.
Menurutnya, untuk sertifikat SLHS tersebut pihaknya akan memberikan waktu selama satu bulan. Jika dalam waktu tersebut tidak keluar, maka SPPG tersebut akan ditutup permanen.
Bentuk lainnya SPPG yang saat ini dibekukan tersebut adalah mereka yang alurnya kurang higienis dan tidak sesuai SOP.
"Demikian juga untuk yang kurang memenuhi syarat atau alurnya kurang higienis, kita minta untuk lakukan renovasi. Sehingga sesuai dengan petunjuk teknis kita," katanya.
Menurutnya, hal tersebut akan menjadi patokan untuk menentukan klasifikasi atau grading terhadap SPPG nantinya.