REI Sumsel Sebut Aturan Tapera Dorong Minat Publik Miliki Rumah
- Peraturan baru Tapera disambut positif oleh REI Sumsel
- Pegawai swasta wajib membayar Tapera dengan pemotongan 3 persen tiap bulan
- Program Tapera dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan memperbesar market perumahan untuk MBR
Palembang, IDN Times - Aturan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diperbarui Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2024, direspon positif oleh Real Estate Indonesia Sumatra Selatan (REI Sumsel).
"Kebijakan Tapera bisa jadi stimulus sekaligus dorongan kepemilikan rumah dan meningkatkan animo publik untuk beli atau punya hunian sendiri," ujar Ketua DPD REI Sumsel, Zewwy Salim, Rabu (29/5/2024).
1. Pengusaha properti sambut Tapera dengan positif
Kebijakan Tapera sebelumnya telah diterapkan dan dibebankan kepada ASN, TNI/ Polri, dan karyawan BUMN/ BUMD serta Bumdes. Namun untuk aturan bagi pegawai swasta baru diterapkan dengan penarikan iuran Tapera tiap bulan dipotong 3 persen.
"Program Tapera positif untuk menggeliatkan industri properti, dan kami dari sisi pengusaha sendiri tidak keberatan," timpalnya.
2. Program Tapera membuka lowongan pekerjaan
Dalam aturan Tapera terbaru dari perubahan PP nomor 25 tahu 2020, pegawai swasta wajib membayar Tapera dengan sistem pemotongan 3 persen tiap bulan di tanggal 10 dari beban pekerja senilai 2,5 persen dan 0,5 persen oleh perusahaan.
"Lewat Tapera ini dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan baru karena sektor properti yang diperkirakan menggeliat," kata Zewwy.
3. Sektor industri jadi alternatif bagi warga dengan hasil harian rendah
Berdasarkan analisa sektor properti, program Tapera bisa jadi alternatif bagi pemerintah untuk memperbesar market perumahan dan pembiayaan perumahan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga dapat meningkatkan pemenuhan serta keterisian perumahan.
"Pemerintah memperbesar market atau pembiayaan perumahan untuk MBR tidak hanya Tidak hanya dilakukan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melainkan juga Tapera. Dengan begitu juga meringankan pemerintah mempercepat pemenuhan perumahan,” jelas dia.
