Bagaimana Nasib Ekonomi Sumsel saat Rupiah Lemah dan IHSG Anjlok?
Rupiah pada 23 Oktober 2026 melemah melampaui Rp18 ribu per dolar AS, sementara IHSG anjlok; kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menaikkan inflasi di Sumatra Selatan.
Pengamat Universitas Sriwijaya Soekanto Sairuki menilai kerentanan rupiah dan kemelut domestik dapat berlangsung lama, dipengaruhi birokrasi, biaya ekonomi tinggi, serta ICOR Indonesia sekitar 6 yang mencerminkan investasi belum efisien.
Penguatan dolar dan penarikan modal ke luar negeri menekan rupiah. Industri berbahan baku impor menghadapi kenaikan ongkos produksi serta harga jual, yang dapat memicu inflasi impor di Sumsel.
Palembang, IDN Times - Berdasarkan data terbaru pada 23 Oktober 2026, nilai rupiah kembali melemah menembus angka lebih dari Rp18 ribu per dolar AS. Nilai itu menjadi angka terparah sepanjang sejarah pasca-Reformasi 1998. Tak hanya rupiah yang makin merosot, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia pun anjlok.
Berkaca dari data tersebut, pertumbuhan ekonomi wilayah diprediksi mengalami kendala. Khusus di Sumatra Selatan, bahkan, rupiah dan IHSG yang menunjukkan kurva tanda panah ke bawah berpotensi meningkatkan nilai inflasi daerah hingga kenaikan yang tak terbendung.
1. Kemelut ekonomi domestik belum bisa mereda
Pengamat Ekonomi Sumatra Selatan dari Universitas Sriwijaya Soekanto Sairuki (Dok. Pribadi untuk IDN Times) Menurut pengamat ekonomi Sumatra Selatan dari Universitas Sriwijaya, Soekanto Sairuki, nilai rupiah yang makin rentan dapat meningkatkan kemelut keuangan secara domestik. Dia memprediksi persoalan ekonomi yang bisa dibilang semrawut bisa berlangsung lama dan belum dapat mereda.
"Rupiah kita memang rentan dan kemelut domestik ini sepertinya belum bisa reda," ujarnya kepada IDN Times, Jumat (23/10/2026).
2. Ekonomi bisa membaik asal lembaga transparan
Ilustrasi uang rupiah pecahan Rp 50 ribu. (IDN Times/Putra Bali Mula) Dia menyampaikan, persoalan ekonomi membaik sebenarnya bisa terjadi. Namun memang butuh konsistensi dan keseriusan dari lembaga, instansi serta pemilik kuasa.
"Sebenarnya kuncinya kita berbenah dari kelembagaan. Ada transparansi dan meritokrasi," kata dia.
Lebih lanjut Soekanto menjelaskan, pergerakan perbaikan ekonomi sangat berkaitan dan ketergantungan dengan birokrasi.
"Ini menyangkut birokrasi, ini berujung pada ekonomi biaya tinggi, sehingga tidak efisien, tercermin dari ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) kita yang tinggi yaitu sekitar 6," jelasnya.
Secara angka, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di angka sekitar 6 (berkisar 6,3 hingga 6,47) menunjukkan perekonomian Indonesia belum efisien dalam menyerap investasi.
3. Ekonomi amburadul dorong investor tak masuk pasar modal
Interaksi Lembaga Keuangan dan Pasar Modal: Risiko Sistemik di Era Digital Nilai ICOR lanjut Soekanto sangat memengaruhi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi keuangan wilayah, termasuk pergerakan investasi oleh investor yang kemudian mendorong kondisi IHSG. Dia menjelaskan bahwa hingga sekarang ekonomi Indonesia, termasuk Sumsel, berantakan.
"Selama ini amburadul. Ya, beginilah kita. Investor enggan datang dan berpengaruh terhadap ekonomi daerah yang pas-pasan," kata dia.
Upaya memperbaiki ekonomi yang dapat disebut tidak dalam keadaan positif jelasnya, butuh pembenahan serius. Salah satunya adalah kebijakan dan aturan.
"Perlu pembenahan, seperti deregulasi aturan sehingga ada kepastian dalam berusaha," ujarnya.
4. Potensi inflasi meningkat makin tinggi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan Rabu, (24/6/2026) usai pengumuman terbaru MSCI Inc. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Secara detail, ia menyampaikan, penyebab dolar AS terus menguat dipengaruhi oleh kemelut domestik hingga berdampak pada capital flight atau kondisi investor maupun orang menarik modalnya.
"Kemudian, pasca ditarik (saham), ditaruh di luar negeri bisa di pasar modal. Akibatnya, rupiah tertekan," kata dia.
Apabila kondisi penarikan modal makin sering dan intensitas tinggi, dampaknya akan cukup dalam bagi ekonomi wilayah. Apalagi, sebagian besar industri menggunakan bahan baku impor.
"Ongkos produksi jadi mahal, harga jual mahal dan memicu inflasi (imported inflation)," jelas dia.
