DPRD Sebut 19 Ribu Anak Putus Sekolah di Muba, Disdik Beri Klarifikasi
Musi Banyuasin, IDN Times – Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, baru-baru ini menyoroti tingginya angka Anak Putus Sekolah (APS) di sejumlah daerah di Sumsel, terutama Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, sekitar 19 ribu anak di Muba tercatat putus sekolah dalam kurun tiga tahun terakhir.
Angka tersebut merupakan akumulasi anak yang tidak melanjutkan pendidikan mulai dari jenjang SD ke SMP hingga SMP ke SMA. Persentase terbesar terjadi saat transisi dari SMP ke SMA, dengan faktor utama ekonomi dan jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa.
1. Angka yang beredar merupakan data awal Anak Tidak Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba, Yayan, mengatakan angka yang beredar bukan merupakan data riil anak putus sekolah, melainkan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari dashboard nasional dan masih harus melalui proses verifikasi serta validasi di lapangan.
"Perlu kami sampaikan bahwa data ATS merupakan data awal yang menjadi sasaran penanganan pemerintah. Data tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai jumlah anak putus sekolah karena masih harus diverifikasi satu per satu untuk mengetahui kondisi sebenarnya," ujarnya.
Yayan menjelaskan, data awal ATS Kabupaten Muba yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi berjumlah 14.193 anak, bukan 19 ribu anak sebagaimana diberitakan.
2. Banyak anak yang sebelumnya tercatat ATS telah kembali bersekolah
Hingga Juli 2026, pihaknya bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan PKBM telah melaksanakan verifikasi di seluruh 15 kecamatan dengan capaian 11.885 data atau sekitar 84 persen, sedangkan 2.308 data atau sekitar 16 persen masih dalam proses verifikasi.
"Hasil verifikasi lapangan menunjukkan banyak anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS ternyata telah kembali bersekolah, melanjutkan pendidikan, telah lulus, berpindah ke pondok pesantren yang tercatat dalam sistem EMIS. Artinya, mengalami perubahan kondisi lainnya sehingga tidak lagi berstatus sebagai ATS," terangnya.
Meski demikian, perubahan status tersebut belum seluruhnya tercermin pada Dashboard ATS nasional. Hal ini disebabkan oleh sistem dari pemerintah pusat yang masih dalam tahap penyempurnaan sehingga sebagian hasil verifikasi, khususnya perubahan status menjadi 'bersekolah', belum dapat tersinkronisasi secara optimal.
"Akibatnya, data pada dashboard nasional masih menampilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi riil hasil verifikasi di lapangan," ucapnya.
3. Disdik akan jalankan program Gerakan Kembali Bersekolah
Menurut Yayan, permasalahan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumsel agar dilakukan penyempurnaan sistem sehingga hasil verifikasi daerah dapat segera terakomodasi.
"Sejak awal kami terus berkoordinasi dengan BPMP Provinsi Sumsel terkait kendala sinkronisasi data ini. Kami berharap sistem nasional dapat segera disempurnakan agar kondisi riil di lapangan dapat tergambarkan secara akurat," katanya.
Selain melakukan verifikasi dan validasi data, pihaknya terus melaksanakan berbagai upaya penanganan terhadap anak-anak yang benar-benar masih berstatus ATS. Intervensi dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, PKBM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Dalam waktu dekat, kami akan melaksanakan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sebagai upaya percepatan untuk mengembalikan anak-anak ATS agar memperoleh kembali haknya atas pendidikan. Kami menyadari bahwa penanganan ATS tidak dapat diselesaikan secara instan. Namun, kami memastikan akan terus bekerja maksimal agar semakin banyak anak kembali mengenyam pendidikan," tegas Yayan.
