Belanja Pegawai Palembang Lebih 9,6 Persen, TPP ASN Bakal Dipangkas
- Pemerintah Kota Palembang berencana memangkas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN karena belanja pegawai mencapai 39,6 persen, melebihi batas efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat.
- Wali Kota Ratu Dewa menyebut pemkot sedang menyiapkan formula agar PPPK penuh waktu dan paruh waktu tidak terdampak pemutusan kontrak meski ada kebijakan efisiensi anggaran.
- Pemkot mempertimbangkan dua opsi utama: pemotongan TPP ASN atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah hingga Rp2,5 triliun agar rencana efisiensi tidak mengganggu kesejahteraan pegawai.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota Palembang berencana memangkas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap sejumlah golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) imbas wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan efisiensi dengan pembatasan anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen.
"Belanja pegawai kita relatif tinggi di angka 39,6 persen. Kalau memang benar adanya efisiensi, artinya kita kelebihan 9,6 persen dan mungkin akan ada pemangkasan," ujar Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Senin (30/3/2026).
1. Masih akan membahas formula tepat dengan BPKAD dan Sekda Palembang
Dewa mengaku setelah melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu di Palembang, belanja pegawai Pemkot menjadi lebih tinggi.
Kemudian lanjutnya, untuk mengikuti wacana pemerintah pusat soal pemangkasan belanja pegawai, Pemkot sedang meracik berbagai skema dan formula agar para PPPK penuh waktu dan paruh waktu tidak diputus kontrak kerja.
"Kita akan membahas bersama BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Sekda Palembang (Aprizal Hasyim). Kita akan cari formula terbaik dan pas (agar PPPK tidak diputus kerja)," jelasnya.
2. Upaya tingkatkan PAD Palembang agar pemangkasan belanja pegawai tak berdampak besar
Sementara itu, kata dia, Pemkot Palembang menemukan beberapa langkah untuk menghadapi rencana pemangkasan belanja pegawai. Salah satunya adalah kemungkinan pemotongan TPP ASN. Namun, keputusan itu tidak bisa langsung terealisasi, sebab harus melalui berbagai rapat, koordinasi dan kajian lebih rinci.
"Atau caranya dengan bagaimana Palembang bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) ini jadi salah satu opsi. Kalau sumber (PAD) tercapai 2,5 triliun (PAD) tahun ini, Insyallah clear (masalah pemangkasan belanja pegawai). Kalau tidak tercapai, cari skema baru, mungkin akan ada pemangkasan masalah TPP ASN," ujar Dewa.
3. Minta 12 ribu PPPK Palembang jangan khawatir soal isu pemutusan kerja
Lebih lanjut, ia menyampaikan, menanggapi isu pemangkasan belanja pegawai di lingkungan pemerintahan daerah, sebaiknya para PPPK penuh waktu dan paruh waktu tidak perlu khawatir berlebihan. Sebab, Pemkot akan mengupayakan yang terbaik untuk semua pegawai tanpa harus memberikan kabar negatif.
Mengenai wacana pemangkasan anggaran belanja pegawai daerah, jelas Dewa masih perlu efektivitas serta skenario matang. Kemudian, harus melihat berbagai regulasi yang telah berjalan dan menyandingkan pembahasan lebih lanjut dengan pengeluaran anggaran masing-masing daerah dari berbagai sektor, utamanya pengeluaran belanja jasa.
"Insyaallah ada 12 ribu PPPK di Palembang ini bisa aman apabila skenario (formula paling pas untuk meningkatkan PAD) bisa terwujud," katanya.
