Tahun 2020, Kementerian PUPR Sudah Siapkan Agenda Ini untuk Sumsel

Widiarto mengatakan, pada 2020 mendatang pihaknya sudah menyiapkan beberapa agenda pembangunan infrastruktur, mulai dari bendungan hingga penyelesaian infrastruktur jalan tol.

"Seluruh proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang dan pembebasan lain serta tahapan lainnya. Proses-proses inilah yang membutuhkan peran dari kejaksaan," kata dia.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jan S Maringka mengungkapkan, kerja sama yang akan dilakukan Kementerian PUPR, Kejagung dan pemerintah daerah bersifat pengamanan wilayah strategis. Atas dasar itu, pihaknya mengajak siapapun yang terlibat dapat menyukseskan agenda yang sudah dibentuk tersebut.

"Seperti yang diinstruksikan Presiden, bahwa aparatur penegak hukum harus punya peran mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Untuk itu kerja sama di pusat ini diimplementasikan di tingkat bawah dengan pembentukan tim pengawas," ungkap dia.

Sementara, Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan, sejatinya Pemprov Sumsel sudah melakukan pengamanan infrastruktur sejak lama, dengan menggandeng kejaksaan dalam melaksanakan setiap pengerjaan proyek yang ada. Hal itu dilakukan jauh hari agar tidak ada keterlambatan infrastruktur.

"Kerja sama dalam kaitan pembangunan infrastruktur dengan kejaksaan diharapkan bisa meminimalisir keterlambatan proyek infrastruktur strategis yang ada di Sumsel. Bahkan ke depan Pemprov Sumsel juga akan mengembangkan penerapan tersebut ke digitalisasi, dengan implementasi aplikasi elektronik aset agar lebih transparan," tandas dia.