KPK Geledah Kantor DPRD Muara Enim Terkait Kasus OTT 2019

Dugaan beberapa anggota DPRD Muara Enim yang turut mendapatkan fee proyek terungkap setelah sang kontraktor, Roby Okta Fahlevi yang telah menjadi terpidana, merinci aliran fee tersebut diberikan.

Kasus ini bahkan menyeret pejabat teras di Muara Enim seperti Bupati periode 2018-2019, Ahmad Yani. Ia ditangkap tak lama setelah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan di Palembang pada September 2019 lalu.

"KPK sekarang terus bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti," jelas dia.

Aliran dana ke anggota DPRD Muara Enim didalami KPK setelah pada berkas perkara kedua, nama Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ikut terseret dan sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Pada berkas perkara dan masih bergulir di pengadilan, kasus ini menyeret nama Bupati Muara Enim non aktif, Juarsah, menjadi seorang terdakwa.

Juarsah ditangkap karena menerima fee aliran dana saat kasus OTT ini terjadi. Juarsah saat itu ikut menikmati fee saat masih menjadi Wakil Bupati 2018-2019.

"Dengan bukti-bukti tersebutlah akan membuat terangnya peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya," ujar dia.

Kapolres Muara Enim, AKBP Danny Sianipar saat dikonfirmasi terpisah, membenarkan penggeledahan kantor DPRD Muara Enim oleh KPK kemarin. Menurutnya, hanya kantor DPRD saja yang digeledah oleh penyidik untuk mengumpulkan barang bukti.

"Sebagaimana surat permohonan izin bantuan pengamanan dari KPK, kami menurunkan sejumlah personel berseragam dinas maupun non dinas untuk pengamanan kegiatan KPK selama di Muara Enim. Kegiatan sudah selesai dan berjalan lancar," tutup dia.