Ini Modus 2 Pejabat BPN Palembang Terima Gratifikasi

Budi menjelaskan, kedua tersangka yakni Ahmad Zairil selaku pejabat Hubungan Hukum BPN Palembang yang juga Ketua Panitia Adjudifikasi PTSL 2019, bersama Joke sebagai Kasi Penataan dan Pemberdayaan di BPN Kota Palembang, telah menyelewengkan kebijakan. Mereka tidak memproses PTSL milik masyarakat yang telah diajukan pada 2019 lalu.

"Kedua tersangka menerbitkan sertifikat tanah seluas 100 hektare yang diduga untuk pihak-pihak tertentu. Dari penerbitan sertifikat tanah 100 hektare tersebut, kedua tersangka menerima gratifikasi tanah yang luasnya puluhan hektare di Karya Jaya Kertapati," jelas dia.

Budi menambahkan, beberapa saksi telah dihadirkan setelah penetapan tersangka. Para saksi yang dihadirkan merupakan mantan pejabat seperti Bendahara BPN Palembang tahun 2019 bernama Kiki Camelia Novanti, dan Ketua Satgas Fisik PTSL Kota Palembang tahun 2019, M Ardiansyah.

"Ada 50 pertanyaan yang diajukan kepada saksi terkait kasus yang menjerat dua tersangka," beber dia.

Sebelumnya, BPN Palembang telah memeriksa sejumlah saksi sekaligus mengamankan 200 dokumen dan satu komputer. Menurut Budi, kasus penyelewengan PTSL ini menjadi atensi untuk memberantas mafia tanah.

"Proses penanganan perkara ini juga sangat sejalan dengan instruksi Jaksa Agung RI, khususnya terkait mafia tanah," tutup dia.