Epidemiolog Unsri tentang Rencana Belajar Tatap Muka Januari 2021

21 Nov 2020, 17:16 WIB

dr. Iche Andriyani Liberty, M.Kes, Ahli Epidemiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. (IDN Times/Humas Pemprov Sumsel)

Palembang, IDN Times - Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatra Selatan untuk mengizinkan anak didik kembali bersekolah secara tatap muka, ditentang oleh pakar Epidemiologi Universitas Sriwijaya (Unsri), Iche Andriany Liberty. Iche menilai sekolah tatap muka sulit terealisasi tanpa aturan yang ketat.

"Pandemik belum terkendali, vaksin pun masih menunggu sehingga masih sulit diprediksi. Jika harus membuka sekolah baiknya dilakukan sistem ganjil genap atau shift dengan pembatasan kelas 50 persen dari kapasitas," ungkap Iche kepada IDN Times, Sabtu (21/11/2020).

1. Palembang sulit terapkan sekolah tatap muka

Ilustrasi belajar daring di tengah pandemik COVID-19 yang kian masif di Indonesia (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Iche menjabarkan, saat ini 16 Kabupaten/kota di Sumsel masih zona oranye yang artinya memiliki tingkat sebaran virus resiko sedang. Untuk itu, Iche menyarankan para pengambil kebijakan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan yang beresiko.

"Untuk di Palembang dengan melihat kasus aktif masih ada di setiap kecamatan, mobilitas penduduknya masih tinggi, saya rasa masih bisa menunda untuk bertatap muka. Karena untuk belajar daring masih bisa, tidak ada kriteria susah sinyal, susah gedget. Kalaupun tatap muka harus dengan catatan, prokes di jamin karena akan melibatkan anak-anak," tutur dia.

2. Wilayah pesisir pantai timur dan pegunungan Sumsel aman tatap muka

ilustrasi siswa SD mengenakan masker (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Iche menilai, tidak semua wilayah zona oranye berbahaya--dalam artian ada kecamatan dengan catatan tanpa kasus sebaran positif. Kecamatan tersebut berada di wilayah pesisir Sumsel seperti di Cengal, dan Tulung Selapan yang memiliki akses dan mobilitasnya terbatas.

"Kalau di OKI, terutama wilayah pesisir pantai timur Sumsel, aksesnya sulit terutama sinyal, gadget juga sulit, dan sebaran virusnya rendah meski zona oranye bisa membuka sekolah. Asal, puskesmas dan satuan tugas setempat dapat menjamin prokes terlaksana," ungkap Iche.

3. Tidak ada yang bisa memastikan anak-anak dapat jaga jarak

unsplash

Menyikapi sekolah yang memerlukan praktik, seperti SMK, Iche berpendapat disdik, ketua komite sekolah, dan orangtua dapat mengatur siasat. Mereka harus memastikan bagaimana prokes dapat terlaksana. Jangan sampai semua keteteran akibat pandemik yang terjadi.

Iche kembali menegaskan bahwa anak-anak termasuk kelompok masyarakat yang rawan tertular COVID-19. "Mobilitasnya tidak bisa diprediksi, orang dewasa pulang kantor bisa langsung pulang. Anak-anak sulit bisa memungkinkan saling pinjaman masker. Di usia mereka interaksi sosial sangat dekat, jaga jarak akan sulit dan banyak rentetan yang harus mereka lalui saat sekolah," tutur dia.

4. Sekolah harus persiapkan sarana protokol kesehatan

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Selatan (Sumsel) Yusri (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Sumsel, Yusri menuturkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel bisa saja dilakukan, namun para peserta didik dan tenaga pengajar harus secara tegas menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Sebaran kasus positif pun masih cukup tinggi, di mana 80 persen pasien tanpa gejala.

"Setiap kelas wajib ada sarana cuci tangan. Orangtua juga mengantar anaknya cukup sampai gerbang,"" kata Yusri. Hal itu, imbuhnya, untuk menghindari kemungkinan terjadinya paparan dari pihak luar ke siswa.