Pupuk Indonesia: Tata Kelola Menguat dalam 1 Tahun Prabowo-Gibran
- Pemangkasan 145 regulasi untuk efisiensi distribusi pupuk subsidi
- Penyaluran pupuk subsidi tepat waktu dan meningkatkan produktivitas pertanian
- Kontribusi Pupuk Indonesia dalam mencapai swasembada pangan nasional
Palembang, IDN Times - PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat kontribusinya terhadap visi Asta Cita pemerintah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Inovasi dalam tata kelola pupuk berhasil diwujudkan sehingga memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, dan efisiensi distribusi pupuk bagi petani di seluruh Indonesia, disebut berkat arah kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran
“Dengan dukungan penuh Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita menyaksikan tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang signifikan,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, Selasa (21/10/2025).
1. Efisienkan distribusi pupuk lewat pemangkasan 145 regulasi
Salah satu reformasi yang nyata terlaksana adalah tata kelola pupuk subsidi melalui penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah memangkas 145 regulasi yang sebelumnya menghambat distribusi, menjadikan rantai penyaluran pupuk lebih singkat dan efisien.
Dua regulasi tersebut juga menghadirkan empat titik serah baru bagi petani, yakni melalui pengecer, koperasi, gapoktan, dan pokdakan. Inovasi ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kesejahteraan petani sebagai prioritas utama kebijakan pangan nasional.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menghadirkan sistem distribusi pupuk yang lebih efisien, akuntabel, dan berkeadilan. Kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh regulasi tersebut secara konsisten, guna memastikan ketersediaan pupuk dan mendukung kedaulatan serta ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” tambah Rahmad.
2. Tepat waktu salurkan pupuk subsidi
Hasil dari sinergi kebijakan pemerintah dan implementasi oleh Pupuk Indonesia kini mulai terlihat nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dimulai tepat waktu pada 1 Januari 2025. Ketepatan waktu tersebut memastikan petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan musim tanam.
Kelancaran distribusi pun berlanjut hingga kuartal IV 2025. Per 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6.143.650 ton pupuk subsidi, atau sekitar 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Capaian ini meningkat 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 dan melonjak 23% dibandingkan 2023.
3. Distribusi pupuk berdampak positif peningkatan produktivitas pertanian
Keberhasilan distribusi pupuk subsidi dan kebijakan pangan lainnya turut berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York menyebut, 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia, di mana produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai rekor tertinggi. Capaian ini menandai keberhasilan Indonesia bukan hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.
“Pupuk Indonesia akan terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk berkualitas dan berkelanjutan demi menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.
Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen memperkuat peran dalam mendukung visi swasembada pangan nasional. Fokus utamanya adalah memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran, ketersediaan stok hingga ke gudang pengecer, serta kemudahan akses bagi petani saat musim tanam.
