Dana TKD 2026 Dipangkas, Pemrov Sumbar Putar Otak Pancing Investasi
- Mahyeldi akan mengkomunikasikan usulan-usulan Sumatra Barat kepada pemerintah pusat untuk mengatasi pemangkasan dana TKD 2026.
- Pemprov Sumbar akan meningkatkan investasi untuk mengatasi penurunan TKD, dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pemprov Sumbar sedang menyiapkan sukuk untuk membantu keuangan daerah dan pembangunan di masa depan.
Padang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) telah menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diberlakukan tahun 2026 mendatang.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan seluruh Bupati dan Wali Kota yang ada di Sumatra Barat untuk membahas hal tersebut.
"Hari ini hal yang dibahas dalam pertemuan ini dalah soal pemangkasan dana TKD pada tahun 2026 mendatang," kata Mahyeldi saat diwawancarai IDN Times, Senin (20/10/2025).
1. Jalin komunikasi dengan Kementerian
Mahyeldi mengatakan, pihaknya telah memikirkan beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang terkait pemangkasan dana TKD tersebut.
"Untuk dana TKD itu pada tahun depan akan disalurkan melalui berbagai Kementerian dan lembaga dari pusat. Jadi kita harus menyiapkan langkah untuk itu," katanya.
Ia mengungkapkan, hal yang akan dilakukan nantinya adalah dengan memaksimalkan komunikasi setiap perangkat daerah dengan Kementerian dan lembaga di pemerintah pusat.
"Kita nanti akan mengkomunikasikan berbagai usulan-usulan yang bisa dilakukan di Sumatra Barat ini pada tahun depan," katanya.
2. Akan meningkatkan investasi
Selain menjalin hubungan dengan pemerintah pusat, Mahyeldi mengatakan pihaknya juga akan meningkatkan investasi untuk bisa mengatasi permasalahan penurunan TKD tahun depan.
"Kita juga mengumpulkan Bupati dan Wali Kota untuk membahas peluang investasi apa yang ada di daerahnya masing-masing saat ini," katanya.
Menurutnya, dengan adanya peningkatan investasi tersebut maka akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatra Barat ke depannya.
"Karena memang peran investasi itu sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi juga nantinya dan kita memiliki peluang untuk itu," katanya.
3. Siapkan sukuk
Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar saat ini juga tengah menyiapkan sukuk yang diyakini bisa membantu keuangan daerah ke depannya.
"Kita sudah melakukan koordinasi juga dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal sukuk ini," katanya.
Menurutnya, dengan diterbitkannya sukuk oleh Pemprov Sumbar nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan atau peningkatan perekonomian daerah.
