Pemprov Sumsel Tunggu Status Bupati Muara Enim untuk Tunjuk Plt

Ilustrasi OTT KPK. (IDN Times)

Deru menyebut, telah menyiapkan langkah lanjutan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait posisi kepala daerah. Sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan Plt Bupati Muara Enim akan dijalankan oleh Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni.

"Sesuai aturan, pelaksana tugasnya adalah wakil bupati, sedang kita siapkan," kata Deru.

Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Ia menegaskan, OTT yang terjadi dalam beberapa periode kepemimpinan kepala daerah merupakan persoalan individu dan menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang terlibat. Menurutnya, kasus tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa sistem pemerintahan di daerah berjalan buruk secara keseluruhan.

'Itu masalah personal. Lepas dari itu yang terpenting sekarang roda pemerintahan di Muara Enim tetap berjalan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu," kata Deru.

Ilustrasi hukum (freepik.com)

Deru kembali mengingatkan seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara agar menghindari segala bentuk tindakan melawan hukum. Menurutnya, sekecil apa pun keuntungan yang diperoleh dengan cara menyalahi aturan tetap akan berujung pada sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat penyelenggara negara, bukan hanya kepala daerah," ungkap Deru.