Mahasiswa di Palembang Desak Lahan Bekas Karhutla Tak Ditanami Sawit
Aliansi BEM Nusantara Sumsel mendesak lahan bekas karhutla dipulihkan dengan pepohonan, bukan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Mahasiswa meminta Pemprov Sumsel membuka data korporasi pembakar lahan, memperketat pengawasan konsesi, serta bertanggung jawab atas dampak kabut asap dan ISPA.
Pemprov Sumsel menyatakan terus menangani karhutla melalui pemadaman hotspot, lima helikopter water bombing, dan lebih dari 12 ribu personel.
Palembang, IDN Times – Aliansi BEM Nusantara Sumatra Selatan (Sumsel) mendesak pemerintah memastikan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipulihkan dengan menanam kembali pepohonan, bukan justru dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Desakan tersebut disampaikan mahasiswa dalam aksi jilid II di kantor Gubernur Sumsel, Rabu (21/10/2026). Mereka menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus disertai upaya pemulihan lahan dan pengawasan terhadap pemanfaatannya setelah terbakar.
"Kami ingin mendapatkan jawaban dan komitmen bahwa lahan yang terbakar nantinya ditanami kembali dengan pepohonan yang menghasilkan udara segar, bukan justru ditanami sawit," ungkap salah seorang perwakilan mahasiswa.
1. Minta korporasi ditindak tegas
Demonstrasi mahasiwa di kantor Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal) Dalam orasinya, mahasiswa juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel membuka data perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan. Mereka meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap lahan konsesi dan menindak tegas korporasi yang terbukti melakukan pembakaran.
"Seharusnya, yang menjadi prioritas utama adalah memberantas penyebab karhutla dan menindak tegas korporasi yang membakar hutan dan lahan," jelasnya.
2. Desak transparansi data korporasi pembakar lahan
Penyegelan secara simbolis kantor Gubernur Sumsel di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal) Menurut mahasiswa, karhutla sudah berulang kali terjadi di Sumsel. Namun, kondisi ini tak mendapat perhatian serius. Di kala musim kemarau, lahan terbakar, namun di musim hujan, banjir melanda kota. Mereka menyinggung keberadaan lahan konsesi di Banyuasin serta kawasan gambut di Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI) yang menjadi perhatian dalam tuntutan aksi. Menurut mahasiswa, pemerintah harus menjelaskan langkah konkret untuk mencegah karhutla kembali terjadi, termasuk memastikan pengawasan terhadap perusahaan yang mengelola lahan.
"Kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel membuka data korporasi pembakar lahan serta memastikan pengawasan terhadap lahan konsesi agar tidak kembali ditanami sawit," jelasnya.
3. Tuntut pertanggungjawaban atas dampak kabut asap
Penyegelan secara simbolis kantor Gubernur Sumsel di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal) Mahasiswa turut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Mereka meminta pemerintah bertanggung jawab atas warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kondisi udara yang memburuk.
Mereka juga mempertanyakan kejelasan dana bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar yang disebut dalam tuntutan aksi. Menurut mahasiswa, persoalan karhutla bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia.
"Persoalan ini bukan main-main. Sudah berapa banyak masyarakat yang kesehatannya terganggu hingga harus dirawat di rumah sakit? Apalagi ada lansia dan kelompok rentan lainnya. Apakah pemerintah memikirkan kondisi mereka?" ujar mahasiswa dalam pernyataan aksinya.
4. Klaim komitmen Pemprov dalam penanganan karhutla
Kondisi kabut asap di Palembang pagi ini (IDN Times/Rangga Erfizal) Sementara itu, Sekda Sumsel Edward Chandra mengatakan Gubernur Sumsel Herman Deru saat aksi mahasiswa berlangsung sedang meninjau posko penanganan karhutla di Kabupaten Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Deru disebut mengunjungi sejumlah posko untuk memantau petugas yang bertugas, bahkan sempat bermalam di posko.
Edward menjelaskan, Pemprov Sumsel terus berupaya maksimal menangani karhutla, termasuk melakukan pemadaman di sejumlah wilayah yang masih ditemukan titik panas (hotspot).
"Titik panas masih muncul setiap hari, dengan jumlah terbanyak terpantau di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), disusul sejumlah kabupaten lain, termasuk wilayah di sekitar Kota Palembang," jelasnya.
Untuk penanganan karhutla, Pemprov Sumsel juga menyiagakan lima helikopter water bombing di pangkalan udara. Pemadaman melalui udara difokuskan pada lokasi kebakaran yang sulit dijangkau oleh tim pemadam darat.
"Seluruh personel yang bertugas dalam penanganan karhutla saat ini berjumlah lebih dari 12 ribu orang," ujarnya.
