Gubernur Sumsel Bakal Tutup Permanen Diskotek Darma Agung

- Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan rencana penutupan Diskotek Darma Agung Palembang setelah berulang kali terjadi kasus kekerasan dan narkoba, termasuk insiden pembunuhan pasca lebaran.
- Pemprov Sumsel memastikan Diskotek Darma Agung belum memiliki izin resmi, sehingga menjadi dasar kuat untuk menutup permanen tempat hiburan malam tersebut.
- Pemerintah daerah menilai aktivitas diskotek berdampak negatif secara sosial, terutama bagi generasi muda, dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lokasi kejadian.
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan akan menutup Diskotek Darma Agung (DA) Palembang setelah kasus kekerasan dan narkoba berulang kali terjadi. Terbaru, insiden pembunuhan sehari pasca hari raya terjadi ketika diskotek tersebut mulai beroperasi kembali.
"Mengenai penutupan diskotek DA itu, sudah tidak ada tawar menawar dari Pemprov," ungkap Herman Deru, Rabu (1/4/2026).
1. Minta aparat dan pemda tindaklanjuti arahannya

Deru mengungkapkan, dirinya telah memerintahkan jajaran terkait untuk menindaklanjuti arahannya guna menutup diskotek. Langkah ini diharapkan mampu menghentikan tindak kekerasan yang terjadi di tempat hiburan malam.
"Hanya tinggal menunggu bagaimana pergerakan di lapangan," jelasnya.
2. Pemprov Sumsel pastikan DA belum berizin

Asisten I Sumsel Apriyadi mengatakan, diskotek tersebut belum mengantongi izin resmi dari Pemprov Sumsel. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pemda untuk menutup permanen tempat hiburan malam tersebut.
"Jika ada pihak yang mengklaim tempat tersebut telah mengantongi izin dari pemprov, maka hal itu tidak benar. Jadi kalau ada yang mengatakan sudah ada izin, itu keliru," jelasnya.
3. Lihat dampak sosial yang ditimbulkan DA

Apriyadi menambahkan, kejadian di H+1 lebaran tersebut tak bisa ditoleransi, apalagi menimbulkan korban jiwa. Pihaknya akan mengevaluasi lebih lanjut aktivitas di lokasi kejadian.
"Kita melihat dari sisi sosial, dampak lebih banyak merusak generasi muda. Kalau hanya alasan untuk meningkatkan PAD tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan," jelasnya.
















