Palembang, IDN Times - Polemik pengadaan meja biliar dan alat gym di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel akan segera dibatalkan. Keputusan tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, M Yansuri, menyusul kritik dari masyarakat terhadap rencana pengadaan tersebut.
"Pada prinsipnya, anggaran ini akan kita batalkan. Saya sebagai anggota banggar bisa mengusulkan agar pengadaan tersebut dibatalkan," ungkap Yansuri, Jumat (13/3/2026).
Yansuri menekankan agar anggaran daerah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat memicu kontroversi. Meski demikian, ia tidak merinci bagaimana pengadaan meja biliar dan alat gym tersebut bisa masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
"Yang wajar boleh saja. Kalau rumah pimpinan tidak pakai hordeng juga aneh, tidak ada lampu juga aneh. Yang penting wajar saja," jelas dia.
Yansuri juga mengakui bahwa dalam proses pembahasan anggaran sebelumnya, rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh fraksi di DPRD Sumsel. Ia menyebut rencana pengadaan itu muncul dalam pembahasan, namun belum direalisasikan. Jika tidak disetujui dalam proses anggaran, maka pengadaan tersebut tidak akan dilaksanakan.
"Banyak yang hadir, seluruh fraksi ada semua. Tapi ini kebetulan saja, dan belum dibelanjakan. Kalau tidak lolos tentu tidak akan dibelanjakan," jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Selatan, Hadiyanto, mengakui adanya rencana pengeluaran anggaran sebesar Rp486 juta untuk pembelian dua meja biliar bagi pimpinan dewan yang akan diletakkan di rumah dinas.
"Untuk kegiatan (pengadaan anggaran meja biliar) tersebut baru masuk di e-katalog LKPP," ujarnya, dikutip, Minggu (8/3/2026).
Meski membenarkan pengadaan anggaran telah diperhitungkan, Hadiyanto menyebut bahwa untuk realisasinya, belum diwujudkan.
"Siap, untuk pelaksanaan belum," kata dia.
Menurut Hadiyanto, pengadaan 2 meja biliar di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut sebagai kebutuhan penunjang wakil rakyat.
"Alat tersebut merupakan kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan," jelasnya.