PNBP Sumbar Rp1,67 Triliun, Tertinggi dari Jasa Pelayanan RS

- PNBP Sumbar naik 9,17% menjadi Rp1,67 triliun hingga November 2024
- Kenaikan disebabkan oleh pendapatan BLU terbesar dari jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan
- Kontraksi PNBP lainnya sebesar 5,04% dipicu oleh penurunan pendapatan biaya pendidikan dari perguruan tinggi non-BLU
Padang, IDN Times - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumatra Barat naik sebesar 9,17 persen hingga November 2024.
"Secara keseluruhan realisasi PNBP di Sumbar mencapai Rp1,67 triliun atau tumbuh 9,17 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Senin (23/12/2024).
Menurutnya, meningkatnya PNBP tersebut terjadi karena penerimaan PNBP tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pada pendapatan badan layanan umum (BLU).
1. Tiga sektor pendapatan tertinggi

Syukriah mengatakan, penyumbang terbesar pertama yakni dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit sebesar Rp848 miliar.
"Kenaikan itu terjadi karena adanya kebijakan penetapan beberapa institusi sebagai BLU baru," katanya.
Ia mengungkapkan, pendapatan jasa pelayanan pendidikan sebesar Rp254 miliar sejak Januari hingga November 2024.
"Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau FKTL nilainya mencapai Rp80,85 miliar," katanya.
2. Penurunan PNBP di sektor perguruan tinggi

Ia mengatakan, kontraksi pendapatan PNBP lainnya sebesar 5,04 persen dipicu oleh penurunan pendapatan biaya pendidikan dari perguruan tinggi non-BLU imbas peralihan status menjadi BLU.
"Terdapat penurunan sebesar Rp21,13 miliar atas akun penerimaan kembali transfer ke daerah tahun anggaran 2023," katanya.
3. PNBP DJKN sebesar Rp13,45 miliar

Syukriah mengatakan, secara umum PNBP Direktorat Jenderal Kekayaan Negara per 30 November 2024 ialah sebesar Rp13,45 miliar atau setara dengan 86,52 persen dari target yang ditetapkan.
"Rinciannya sumber pendapatan dari pengelolaan barang milik negara sebesar Rp9,98 miliar, pengelolaan piutang negara Rp29,67 juta dan pelayanan lelang senilai Rp3,44 miliar," katanya.

















