Soal Truk Tambang di Jalan Umum Warga Desak Pemerintah Tak Diam
- Masyarakat desak pemerintah hentikan aktivitas tambang yang tak mematuhi aturan
- Protes terkait kondisi tersebut akan digelar oleh Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi
- Kerusakan infrastruktur dan bahaya keselamatan pengguna jalan lain menjadi perhatian utama
Muara Enim, IDN Times - Masyarakat Lahat dan Muara Enim dikhawatirkan kondisi aktivitas kendaraan tambang di jalan umum yang dinilai dapat merusak infrastruktur daerah. Beberapa fasilitas publik seperti jembatan bahkan sampai putus akibat kendaraan truk tambang yang diperbolehkan melintas tanpa aturan.
"Penggunaan jalan umum untuk truk HD dan alat berat adalah pelanggaran serius. Ini menyangkut keselamatan publik. Truk HD itu dibuat untuk jalan tambang bukan jalan umum, sehingga kami meminta pemerintah tidak diam," ungkap Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi, Jumat (12/10/2025).
1. Hentikan aktivitas tambang yang tak sesuai aturan
Sandi mendesak, ada inisiatif dari pemerintah untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang perusahaan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran aturan. Menurutnya kondisi ini diperlukan ketegasan pemerintah agar perusahaan tambang tidak asal menabrak ketentuan yang justru merugikan masyarakat.
"Sudah cukup kerusakan yang ditimbulkan. Jika perusahaan tidak mematuhi aturan, hentikan dulu aktivitasnya," jelas dia.
2. Masyarakat ancam akan lakukan aksi protes
Sandi menegaskan akan menggelar aksi protes terkait kondisi tersebut. Ia menilai aktivitas tambang dan lalu lintas kendaraan berat tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga merugikan masyarakat. Selain menimbulkan kerusakan, debu dari kendaraan tambang turut menyebabkan polusi yang mengganggu warga.
Terbaru, isu semakin panas setelah mobilisasi alat berat menuju salah satu site tambang di Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Mobilisasi tersebut menjadi polemik, di mana sejumlah sejumlah alat berat seperti Bulldozer D155, Excavator PC500, dan PC850 sudah dimobilisasi dan diduga melintasi jalan umum.
"Bersama masyarakat Lahat dan Muara Enim kita akan melakukan gelombang aksi besar untuk menolak aktivitas tambang yang ada," jelas dia.
3. Desak jembatan Muara Lawai diperbaiki
Diberitakan sebelumnya, Ketua Yayasan Anak Padi, Sahwan, menyoroti kerusakan infrastruktur akibat kendaraan tambang yang terjadi di Jembatan Muara Lawai. Dirinya menilai, aktivitas tersebut tidak hanya merusak jalan, tetapi juga mengganggu mobilitas masyarakat dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.
"Jembatan Muara Lawai saja belum diperbaiki. Ini malah mau lewat truk yang lebih besar lagi," jelas dia.
