Pemkot Palembang Berharap Pusat Beri Solusi Terbaik Pegawai Honorer
Palembang, IDN Times - Polemik tenaga honorer atau non ASN masih menjadi pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah. Meski sudah ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menutup mata Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk mempertahankan honorer yang ada.
"Semua tenaga honorer yang ada masih sangat dibutuhkan dalam membantu kerja-kerja ASN," ungkap Sekda Palembang, Ratu Dewa, Sabtu (25/2/2023).
1. Pemerintah harus carikan solusi untuk honorer
Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Ratu Dewa menilai, penghapusan tenaga honorer tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam satu waktu. Hal itu dinilai akan akan berdampak pada roda birokrasi dipemerintahan.
"Jadi kecil kemungkinan akan langsung dihapus semua. Semoga ada kebijakan yang menguntungkan tenaga honorer," jelas dia.
2. Pemkot tunggu keputusan pusat
Ilustrasi tenaga honorer melakukan aksi kebijakan penghapusan honor oleh MenPAN-RB. ANTARA FOTO/Jojon Ratu Dewa menjelaskan, untuk tenaga honorer dilingkungan pemkot Palembang ada sekitar 4.000 orang. Semuanya masih tercatat aktif bekerja.
"Penghapusan tenaga honorer ini informasinya November 2023. Tapi masih menunggu petunjuk pasti dari pusat," jelas dia.
3. Honorer tetap akan evaluasi
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani Untuk memastikan kerja-kerja honorer dapat sesuai dengan fungsi birokrasi, Ratu Dewa menyebut akan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini ditujukan agar kerja-kerja honorer dapat berdampak dan efektif.
"Kalau ada kerja tidak bagus melanggar aturan dan sebagainya tentu akan dievaluasi dan kontraknya tidak diperpanjang," kata dia.
