Indikasi Pemilu Curang, Warga 3 Desa Muratara Blokir Jalinsum
- Ratusan warga di Muratara memblokir Jalinsum Sumsel-Jambi karena menuntut kotak suara dibuka dan surat suara dihitung ulang.
- Koordinator Lapangan, Arimansa Eko Putra, menekankan transparansi dalam penghitungan ulang surat suara di tiga desa yang diduga terjadi kecurangan.
- Kapolres Muratara mengungkapkan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten dan Provinsi untuk menyelesaikan masalah ini serta menegaskan penanganan oknum penyelenggara yang melakukan kecurangan.
Musi Rawas Utara, IDN Times - Ratusan warga yang berada di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) memblokir Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) Sumsel-Jambi di Muratara, Sabtu (17/2/2024).
Aksi penutupan Jalinsum Sumsel-Jambi dilatarbelakangi massa yang kecewa usai mendatangi Kantor Camat Karang Jaya. Mereka menuntut agar kotak suara dibuka dan surat suara dihitung ulang khusus untuk tiga desa di Kecamatan Karang Jaya.
Tiga desa yang dimaksud yakni Desa Embacang, Embacang Baru, dan Desa Embacang Baru Ilir atau dikenal dengan sebutan Embacang Raya.
1. Massa tuntut kotak suara dibuka secara transparan
Koordinator Lapangan, Arimansa Eko Putra, menuntut agar membuka kotak suara untuk dihitung ulang khususnya di Embacang Raya. Tak hanya itu, mereka menekankan agar tidak boleh melakukan pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebelum kotak suara dibuka dan dihitung ulang di tiga desa tersebut.
"Permintaan kami buka kotak suara, hitung ulang secara transparan, terbuka, sebelum pelaksanaan pleno di tingkat PPK," ujarnya.
Permintaan ini bukan tanpa alasan, sebab pihaknya mengendus dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Karang Jaya.
"Kami punya bukti-buktinya bahwa patut diduga ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ada juga dugaan penyelenggara ikut bermain," bebernya.
2. Warga blokade Jalinsum karena tuntutan tak terpenuhi
Aksi damai memanas setelah massa tersulut emosi dengan jawaban dari pihak PPK dan Panwascam Karang Jaya yang tidak bisa mereka terima. Massa kemudian mulai melakukan blokade Jalinsum di depan kantor Camat Karang Jaya karena tuntutan mereka tak dipenuhi.
Kapolres Muratara, AKBP Koko Arianto Wardhani, mengungkapkan pihaknya sudah mendapat informasi dari Parpol, Bawaslu, dan KPU Muratara terkait aksi warga tersebut.
"Kami sudah berupaya mencari Bawaslu agar datang ke sini untuk mencari penyelesaian. Semua keputusannya ada di Bawaslu. Kami minta warga tertib, dan kami tidak akan meninggalkan tempat ini sampai selesai," ujar Kapolres Muratara.
3. Kapolres Muratara berjaga di tengah blokade massa
Kapolres juga menginformasikan, jika Bawaslu Kabupaten sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Dan akan menyampaikan hasil keputusan terkait masalah ini.
"Saya cuma menjaga jangan sampai ada gesekan, minta tolong, kalau ada mobil jenazah, yang bawa orang sakit dan sembako, jangan dihadang," imbaunya.
Kapolres menambahkan, semua permasalahan itu sudah ditangani tim Gakkumdu. Terkait dugaan adanya sejumlah oknum penyelenggara yang melakukan kecurangan dan masyarakat minta diseret ke jalur hukum.
"Semua tergantung tim Gakkumdu. Kalau ada putusan pidana, kita akan pidanakan. Kita harus merubah wajah Muratara menjadi aman, tertib, aman dan damai," tutupnya.
