Enam Wilayah di Sumsel Tetapkan Besaran Nilai UMSP Tahun 2025

19 Des 2024, 10:34 WIB

Rangga Erfizal

Ilustrasi Upah (IDN Times)

Intinya sih...

Dewan Pengupahan selesai membahas penetapan UMSK 2025 di tujuh wilayah.
Tiga wilayah pengusaha menolak kenaikan UMSK, sementara tiga daerah lainnya sepakat dengan hasil rapat.
Nilai UMSP Rp3,7 juta masih ditolak oleh buruh dan belum direvisi oleh Pemprov Sumsel.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Dewan Pengupahan telah selesai membahas masalah penetepan Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2025. Besarannya berbeda-beda tergantung wilayah dan sektor tertentu.

Dari tujuh wilayah yang memiliki dewan pengupahan, enam di antaranya telah mengeluarkan rekomendasi nilai UMSP seperti Palembang, Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Muara Enim, OKU Timur, dan Musi Rawas Utara (Muratara). Sementara, dewan pengupahan Musi Rawas (Mura) tak menentukan UMSK yang ada.

"Ini baru rangkuman dari hasil rapat dewan pengupahan kabupaten/kota dan telah direkomendasikan ke bupati/wali kota masing-masing," jelas Anggota Dewan Pengupahan Sumsel Perwakilan Serikat Pekerja/Buruh Cecep Wahyudin, Kamis (19/12/2024).

1. Rekomendasi UMSK tunggu persetujuan Pj Gubernur Sumsel

Ilustrasi cadangan devisa. (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Cecep, dari hasil rapat dewan pengupahan ada tiga wilayah unsur pengusaha menolak adanya kenaikan UMSK. Tiga daerah tersebut adalah Palembang, Muba dan Banyuasin. Sementara untuk tiga daerah lainnya sepakat dengan hasil yang ada.

"Masih menunggu SK Pj Gubernur Sumsel untuk penetapannya," jelas dia.

2. Buruh minta revisi UMSK tingkat provinsi

Pekerja dan buruh gelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel (Tangkapan layar untuk IDN Times)

Cecep menjelaskan, untuk sepuluh daerah tidak memiliki dewan pengupahan maka penentuan UMSK akan mengikuti nilai yang sudah ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi yakni sebesar Rp3,7 juta. Namun hingga saat ini nilai UMSP masih mendapat penolakan dari elemen buruh lantaran dianggap tidak sesuai.

"Buruh masih meminta Pemprov Sumsel untuk merevisi nilai UMSP yang ada," jelas dia.

3. Sektor pertambangan dan industri pengolahan paling tinggi

Ilustrasi Uang (Freepik.com)

Berikut rincian kesepakatan UMSK yang menjadi rekomendasi dewan pengupahan kabupaten dan kota di Sumsel:

Palembang

Sektor industri pengolahan: Rp4.034.134
Sektor angkutan, pergudangan, dan komunukasi: Rp4.034.134
Sektor listrik, gas, dan air: Rp3.994.968
Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel: Rp3.994 968
Sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah dan jasa perusahaan Rp 3994 968

Musi Banyuasin

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp3.891.698
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp3.891.698
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp3.891.698
Sektor industri pengolahan: Rp3.891.698
Sektor konstruksi: Rp3.891.698

Banyuasin

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp3.789.328
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp3.789.328
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp3.789.328
Sektor industri pengolahan: Rp3.789.328

Muara Enim

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp3,9 juta
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp3,9 juta
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp3,9 juta

Musi Rawas Utara

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp3.963.706
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp4.013.062
Sektor industri pengolahan: Rp3.959.909
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp3.990.282
Sektor konstruksi: Rp3.975.096
Sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor: Rp3.956.112
Sektor pengangkutan dan pergudangan: Rp3.994.079
Sektor informasi dan komunikasi: Rp3.952.316
Sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang lainnya: Rp3.921.943

OKU Timur