Eks Kadis PUPR OKU Divonis 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Fee Proyek

Dalam amar putusannya, Fauzi Isra menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secarah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa fee atau hadiah sebagai janji kepada penyelenggara negara. Para terdakwa dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 KUHP.

Usai mendengarkan putusan majelis hakim tiga terdakwa menyatakan akan menimbang vonis yang diiberikan hakim. Sedangkan terdakwa Umi Hartati menyatakan menerima atas vonis majelis hakim.

"Pikir-pikir terlebih dahulu, Yang Mulia," ungkap para terdakwa.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di OKU, Sabtu 15 Maret 2025. Keempat tersangka diantaranya Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU, sedangkan tiga tersangka lainnya merupakan anggota DPRD setempat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK mengungkapkan, modus operansi bermula dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) OKU 2025 pada Januari silam.

Pada pembahasan RAPBD tersebut, perwakilan DPRD OKU meminta jatah pikir sebagai imbalan disahkannya RAPBD OKU. Jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas PUPR senilai Rp40 miliar.

Para terdakwa dalam sidang juga menjabarkan pembagian jatah untuk anggota dewan, termasuk ke pimpinan DPRD OKU. Dari kesaksian itu, KPK kembali menetapkan tersangka dan menahan Wakil Ketua DPRD OKU Purwanto dari Gerindra dan tiga anggota DPRD lainnya yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Robi Vitergo, serta dua wiraswasta Ahmat Thoha dan Mendra SB.

"Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 November sampai dengan 9 Desember 2025," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).