DPRD Palembang Minta MBG Disetop, Usai 13 Anak Diduga Keracunan

26 Sep 2025, 17:26 WIB

Feny Maulia Agustin

Siswa yang diduga keracunan MBG di Palembang (IDN Times/Dok. Kolase tangkapan layar)

Intinya sih...

DPRD Palembang meminta MBG dihentikan sementara setelah belasan anak diduga keracunan di SDN 178.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi dan dapur pengelola harus disertifikasi secara higienis layak konsumsi.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memohon maaf atas kejadian tersebut dan menjanjikan tanggung jawab pemerintah kota atas biaya pengobatan murid yang terkena dampak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang meminta penyedia dapur menyetop sementara penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah, usai adanya dugaan belasan anak di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 178 mengalami keracunan setelah menyantap menu yang dibagikan, Kamis (25/9/2025).

"Program ini (MBG) harus dievaluasi secara menyeluruh dengan pengawasan ketat. Ini menyangkut nyawa manusia yang konsumsi makanan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Palembang, Mgs Syaiful Padli, Jumat (26/9/2025).

1. Minta pemerintah rencanakan matang lanjutan program MBG

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau program unggulan Presiden Prabowo Subianto

Berita sebelumnya, ada 13 siswa yang mengalami gejala mirip keracunan makanan seperti muntah, mual, sesak napas, letih berlebih hingga menyebabkan tubuh tak berdaya. Terpantau belasan siswa tersebut sempat mengonsumsi makanan MBG menu katsu ayam di sekolah pada Kamis paginya.

"Kalau kita total, kasus keracunan akibat program serupa sudah hampir menyentuh angka 5 ribu anak di Indonesia dan di Palembang, SD 178 menjadi salah satunya. Kami meminta program ini dihentikan sementara, sampai ada perencanaan yang lebih matang,” kata Syaiful lebih lanjut.

2. Minta pemerintah lakukan evaluasi lebih lanjut terkait MBG

Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Dia juga menyampaikan, sertifikasi dapur pengelola MBG harus betul-betul diperhatikan dengan penerbitan sertifikasi higienis layak konsumsi. Namun, tim sertifikasi harus bekerja secara maksimal dan memastikan tidak adanya masalah di kemudian hari.

“Tim sertifikasi harus benar-benar bekerja. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya sehat justru keracunan. Ini perlu kontrol ketat,” jelas dia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga diminta agar segera melakukan evaluasi total kegiatan MBG sehingga kasus keracunan tak lagi terulang di sejumlah wilayah. Sebab, program yang sejatinya mendorong untuk memenuhi kebutuhan gizi akan menjadi bumerang keracunan terhadap anak-anak.

3. Ratu Dewa meminta maaf atas kejadian adanya dugaan keracunan MBG

Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat menjenguk salah satu siswa yang diduga keracunan MBG (Dok. Kominfo Palembang)

Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa pun sudah menyampaikan permohonan maaf pasca peristiwa belasan murid SD Negeri 178 mengeluh mual dan muntah usai menyantap menu MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo itu. Ratu Dewa mengatakan, hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pihak penyelenggara MBG untuk mengungkap penyebab para murid mual dan muntah.

"Pertama, sebagai Wali Kota tentunya saya memohon maaf yang sebesarnya atas kejadian ini. Segera kami berkoordinasi dengan MBG ya kaitan ini, kalaupun indikasi (keracunan) itu benar,”ujar Ratu Dewa kepada wartawan, Kamis (25/9/2025) kemarin.

Ia pun menjanjikan pemerintah kota (Pemkot) Palembang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Bahkan, bila ada keluhan lanjutan dari murid usai dirawat, tetap difasilitasi dengan penjemputan ambulans.