Daftar Tuntutan Buruh Aksi May Day di Kantor DPRD Sumsel
Palembang, IDN Times - Ratusan buruh di Palembang menggelar aksi May Day memperingati hari buruh internasional. Aksi yang berlangsung di Kantor DPRD Sumatra Selatan (Sumsel), itu menuntut sejumlah aspirasi dari suara mereka untuk didengar pemerintah.
"Ada tujuh tuntutan yang disampaikan," kata DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel Cecep Wahyudin, Kamis (1/5/2025).
Berdasarkan sejumlah tuntutan, aspirasi paling buruh harapakan tertera dalam dua poin penting. Pertama, meminta Pemprov Sumsel melalui gubernur mengawal revisi UU Ketenagakerjaan yang adil bagi semu dan kedua merevisi Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2025.
Berikut daftar tuntutan yang disampaikan buruh:
- Meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong percepatan revisi UU Ketenagakerjaan yang adil bagi semua, dengan surat resmi ke Presiden dan Ketua DPR-RI Republik Indonesia.
- Menolak perlakuan upah murah dan outsourcing yang masih banyak terjadi di perusahaan dalam Wilayah Sumatera Selatan.
- Menuntut revisi upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Sumatera Selatan tahun 2025 yang cacat hukum dan cacat prosedur, harus direvisi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan dan Aturan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.
- Menuntut penuntasan seluruh kasus-kasus pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruh yang tidak berjalan dengan meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan.
- Menuntut penuntasan seluruh kasus-kasus kecelakaan kerja dan audit secara mendalam sertifikasi K3 yang bermasalah.
- Meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk mendorong terbentuknya seluruh dewan oengupahan kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
- Meminta Gubernur Sumatera Selatan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh dalam hal kebijakan untuk menuju kesejahteraan pekerja.
