Area Ruang Terbuka Hijau di Palembang Belum Capai Target Nasional
- RTH di Palembang baru mencapai 12 persen dari target nasional 30 persen.
- Pemerintah Kota Palembang berencana memanfaatkan potensi ruang publik untuk mencapai target RTH 30 persen.
- Peraturan Kementerian ATR/BPN menetapkan RTH sebesar 30 persen, dengan strategi peningkatan melalui anggaran dan pilot project.
Palembang, IDN Times - Keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di Palembang belum mencapai target nasional. Berdasarkan luas area mimal RTH, seharusnya Bumi Sriwijaya memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total besar wilayah.
Namun saat ini, RTH di Kota Pempek baru di angka 12 persen. "Perhitungan terakhir 12 persen (RTH) dari total luas Palembang 352 kilometer," ujar Sub Koordinator Perumahan dan Permukiman dan lingkungan hidup Bapeda Palembang, Andrei Prima, Kamis (10/10/2024).
1. Pemkot Palembang tahap kaji wilayah RTH
Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menghadirkan RTH seluas 30 persen dari besaran suatu wilayah dengan cara memanfaatkan potensi ruang publik yang ada dengan pembangunan fasilitas infrastruktur.
"Saat ini Bappeda Palembang dalam tahap pengkajian RTH, untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki agar mencapai target 30 persen," kata Andrei.
2. Penambahan anggaran jadi strategi peningkatan RTH di Palembang
Berdasarkan peraturan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RTH sebesar 30 persen itu meliputi 20 persen RTH terbuka bagi publik dan 10 persen untuk kawasan rumah dan bangunan lainnya.
"Strategi meningkatkan (RTH) dengan memaksa anggaran, menjadi prioritas, karena dinas terkait harus siap untuk melakukan pelaksanaan RTH," timpalnya.
3. Pemkot sebut tahun 2028 luasan RTH di Palembang mampu capai target nasional
Andrei menambahkan, Bappeda Palembang sementara sedang mengerjakan pilot project dari Bappenas dengan melibatkan 10 Direktorat terkait dalam konsultasi dan pembelajaran dalam peningkatan RTH di Palembang.
"Kami harapkan 2028 akan terasa pembangunannya mulai dari sumber daya manusia nya dan peraturan, serta informasi yang lebih mudah, dalam mewujudkan pembangunan itu," jelas dia.
