Musi Rawas, IDN Times - Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi izin perkebunan.
Ada tiga kantor yang kali ini tak luput dari penggeledahan Kejati Sumsel, yakni Badan Pertanahan Nasional Musi Rawas (BPN Mura), kantor Dinas Perkebunan dan Dinas Penanaman Modal Mura, dan kantor Dinas Perkebunan (Disbun) Mura.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan penggeledahan ini merupakan langkah lanjutan dari Kejati Sumsel dalam mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Penguasaan Hak (SPH).
"SPH ini juga terkait izin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Mura selama periode 2010 hingga 2023," ujarnya.
Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel selama dua hari, yakni pada 19 hingga 20 Maret 2024.
"Dari hasil penggeledahan tersebut beberapa data, dokumen, surat, dan barang lainnya yang dianggap relevan dengan perkara tersebut telah disita. Kegiatan penggeledahan dilaksanakan dengan aman, tertib, dan kondusif," jelasnya.
Sebelumnya Kejati Sumsel juga sempat menggeledah Kantor Wilayah BPN Sumsel, terkait dugaan korupsi penerbitan SPH Izin Perkebunan di Mura ini. Tak hanya kantor BPN Sumsel yang digeledah namun beberapa tempat yang berkaitan dengan penerbitan SPH turut diperiksa.
"Tiga kantor yang sudah diperiksa adalah kantor BPN Sumsel, kantor Dinas Perkebunan Sumsel, dan kantor Dinas Kehutanan Sumsel. Kali ini giliran baru kita geledah kantor di Mura," tutupnya.