Banyak Warga Palembang Mengaku Miskin, Bansos Pun Tak Tepat Sasaran
Ilustrasi warga penerima bansos (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pembagian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin di Palembang dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota (Pemkot), banyak yang disalurkan tidak tepat pada sasaran.
Menurut data Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (BPS Sumsel), hanya 16 persen warga kurang mampu di Palembang yang mendapatkan bansos dari pemerintah.
Baca Juga: Bansos untuk Ojol Ditransfer Oktober dari Bank Sumsel Babel
1. Banyak warga miskin tak masuk data penerima bansos
Kepala BPS Sumsel Zulkipli (IDN Times/Dok. BPS Sumsel)Kepala BPS Sumsel, Zulkipli mengatakan, penyebab bansos di Palembang tidak sasaran karena banyak warga yang mengaku miskin dan terdata di Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
"Rata-rata yang mengaku kurang mampu adalah penduduk yang sudah mencukupi dan tidak lagi dalam kategori miskin namun tidak ingin keluar dari penerima bantuan. Ini menjadi persoalan yang masih terjadi," ujarnya, Selasa (27/9/2022).
Baca Juga: Bansos dan Hibah Rentan Dimanfaatkan, Pemkot Palembang Ubah Aturan
2. BPS Sumsel data ulang penerima bansos mulai 15 Oktober-14 November
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)BPS Sumsel akan melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mulai 15 Oktober-14 November 2022, agar warga yang benar-benar membutuhkan bisa menerima bansos.
"Dengan pendataan ekonomi dan sosial kepada warga Palembang, diharapkan ada data yang valid untuk program bansos ke masyarakat," kata dia.
3. BPS Sumsel sebut data warga miskin tidak diperbarui sejak 2015
Ilustrasi warga miskin kota menarik gerobak bersama dua anaknya (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Zulkipli mengaku data penerima bansos di Palembang berdasarkan data Regsosek belum diperbarui sejak 2015 lalu. Masyarakat yang semestinya mendapatkan bansos dari pemerintah justru terlewat.
"Seharusnya data update setiap 6 bulan. Tetapi dinas terkait tidak melaporkan ke BPS sehingga pendataan Regsosek harus dikonfrmasi ulang," ungkapnya.
4. Data Regsosek BPS Sumsel akan menggantikan informasi DTKS Dinsos
Wali Kota Palembang, Harnojoyo (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo menambahkan, pendataan Regsosek dari BPS akan mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tercatat di Dinsos. Selanjutnya data tersebut akan ditempel di setiap kelurahan mulai Semester II pada 2023.
"Di luar data Regsosek, seluruh data perlindungan sosial akan dihapuskan. Pendataan akan terkoneksi dengan NIK. Pendataan ini akan memperbaiki siapa saja penerima bansos, sehingga upaya penurunan kemiskinan terlaksana dengan baik," jelas dia.
Berdasarkan data BPS Sumsel pada Maret 2021, angka kemiskinan di Palembang mencapai 12,34 persenm atau sebanyak 194 ribu warga Palembang tercatat miskin.
Baca Juga: BLT BBM Pertama di Sumsel Cair, Masyarakat Terima Rp500.000
