Tantangan Tata Kelola Sawit Sumsel: Geopolitik Picu Harga Pupuk Naik
- Kenaikan harga pupuk hingga 35 persen akibat gejolak geopolitik membuat produktivitas sawit Sumsel tertekan, sementara harga jual sawit hanya naik sekitar 30 persen.
- Forum Andalas VI Tahun 2026 di Palembang menjadi wadah sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola serta membangun ekosistem sawit berkelanjutan.
- Gubernur Sumsel menyoroti minimnya SDM di sektor sawit sebagai hambatan utama, dengan ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja terhadap luas lahan yang menghambat optimalisasi produksi.
Palembang, IDN Times - Tata kelola industri sawit di Sumatra Selatan menghadapi tantangan, khususnya dalam perkembangan produktivitas komoditas. Sebab, kondisi geopolitik global memicu kenaikan harga pupuk hingga 35 persen. Sementara harga jual sawit hanya naik di angka 30 persen.
"Harga pupuk kurang lebih sudah naik sekitar lebih dari 30-an persen, sedangkan harga sawit gak sampai naik 30 persen. Kondisi ini gak imbang sebenarnya. Jadi dengan adanya gejolak, tentunya pengaruh ke produktivitas sawit. Efeknya juga berpengaruh keluar (ekspor), jadi masalah terhadap logistiknya," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel, Alex Sugiarto, usai kegiatan pembukaan Forum Andalas VI Tahun 2026 di Ballroom Aryaduta Palembang, Kamis (16/4/2026).
1. Targetkan sawit berkelanjutan untuk ekonomi Indonesia
Alex mengaku, akibat kenaikan harga pupuk, pengusaha sawit harus ekstra menyiasati agar penjualan tumbuh. Termasuk berupaya maksimal dalam pengiriman produk olahan sawit ke luar negeri. Tantangan dalam skala eksportir, salah satunya adalah distribusi Crude Palm Oil (CPO).
"Karena gejolak ini, kalau dari sisi permintaan dan kebutuhan dunia, meningkat (CPO). Tapi pengiriman terkendala. Tapi secara umum, supply-demand (CPO) masih relatif aman, tetapi kalau perang ini berlanjut lama, hambatan bisa terus berlangsung," kata Alex.
Menghadapi berbagai tantangan, lanjut Alex, kegiatan Forum Andalas VI 2026 ini diharapkan melahirkan sejumlah solusi dalam mengatasi persoalan sektor sawit. Melalui diskusi dengan stakeholder terkait dan melibatkan ratusan peserta, ke depan, akan ada sinergi tata kelola positif.
"Istilahnya tempat kita berdiskusi, berbagi, dan juga mengeluarkan ide-ide baru. Terus juga kita menganalisa apa-apa yang sudah terjadi (permasalahan). Makanya tema kita itu kan sinergi untuk tata kelola. Jadi, dari sisi tata kelola seperti apa, kemudian untuk pertumbuhan ekonominya sendiri hingga membangun sawit berkelanjutan," jelasnya.
2. Wujudkan Indonesian Sustainable Oil
Sementara, lanjut Alex, untuk melahirkan ekosistem sawit berkelanjutan dapat disokong lewat komunikasi dan kerja sama lintas sektor dan instansi. Utamanya, kata dia, dukungan berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Harapannya, mempermudah pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan, khusus kelapa sawit.
"Jadi kami membahas semuanya secara komprehensif (dalam agenda Forum Andalas). Membangun Indonesian Sustainable Oil dengan tata kelola mengikuti apa yang diinstruksikan pemerintah. Jadi, regulasi pemerintah kita harus taati, kita ikuti dan kita jalankan," kata dia.
3. GAPKI dengan dukungan BPDP dan Kementerian Pertanian rencanakan penanaman bibit Sumber Daya Genetik
Lebih lanjut, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menambahkan bahwa sinergitas untuk membangun tata kelola sawit berkelanjutan harus mempertahankan sektor sawit sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sebagai sumber pendapatan masyarakat dan pekerja.
Pengusaha sawit, jelas Eddy, dituntut meningkatkan produksi dan produktivitas. Langkah awal yakni menjaga produktivitas lewat peremajaan tanaman maupun penerapan Good Agricultural Practices (GAP) maupun Good Manufacturing Practices (GMP).
Termasuk, melakukan implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) lewat jalur kemitraan. GAPKI dengan dukungan BPDP dan Kementerian Pertanian merencanakan penanaman bibit Sumber Daya Genetik (SDG) yang akan didistribusikan lewat anggota konsorsium dalam Forum Andalas.
"Kami juga mengharapkan sinkronisasi Peraturan Menteri terkait ISPO Hulu, ISPO Hilir dan ISPO Bioenergi dapat diwujudkan, sehingga keberterimaan ISPO di pasar global benar-benar dapat diwujudkan," jelasnya.
4. Herman Deru soroti kebutuhan SDM tata kelola sawit yang minim
Sementara itu, kata Gubernur Sumsel Herman Deru, selain dorongan kenaikan harga pupuk dalam proses peremajaan sawit, sektor perkebunan saat ini juga mengalami rintangan. Menurut dia, SDM adalah masalah utama yang harus diselesaikan.
"SDM sawit (pengusaha, pengelola) di Sumsel ini sangat sedikit," kata dia.
Deru memberi contoh, minimnya SDM tata kelola sawit terlihat dari perbandingan jumlah SDM yang tak seimbang dengan luasan perkebunan sawit. Misal, satu hektare kebun sawit dalam skala perusahaan membutuhkan 3 SDM. Sementara saat ini dalam satu hektare kebun sawit yang bertanggung jawab hanya satu orang.
"Padahal SDM kita ini punya 1,5 juta (potensial), tetapi saat ini baru ada sekitar 500 ribuan (SDM tata kelola sawit).
Kemudian, lanjutnya, dari 500 ribuan itu, keterlibatan SDM juga tidak optimal. Keberadaan mereka pun belum terdata dengan baik, seperti di mana SDM ini tinggal, di desa atau wilayah mana.
"Kita tidak tahu ini di desa mana, karena tidak langsung (pengawasan). Ini yang harusnya diperhatikan, ke mana (SDM)? Apakah mereka ini (SDM) salah kerja atau memang sudah tidak di Sumsel, seperti jadi tenaga pengajar (perkebunan) di Jawa," kata Deru.
Ke depan, ia berharap, sektor sawit bisa menjadi lebih baik dan dikelola maksimal berdasarkan kemampuan SDM masing-masing. Sehingga target sawit berkelanjutan menopang ekonomi Indonesia secara utuh pada 2045 dapat sesuai target.
