Pengusaha Penyeberangan Desak Penyesuaian Tarif Penyeberangan Kapal

Menurutnya, penyesuaian tarif penyeberangan menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha di industri penyeberangan. Pasalnya, biaya perawatan kapal terus meningkat, sementara operator kapal dituntut memenuhi berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah guna menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan layanan bagi pengguna jasa.

"Armada yang melanggar akan langsung dilarang berlayar atau dicabut izinnya. Sayangnya, regulasi ketat ini tidak diimbangi dengan keadilan pendapatan bagi para pengusaha kapal," jelasnya.

Total armada yang terdaftar di lintas Tanjung Api-Api-Tanjung Kalian mencapai 16 kapal. Dari jumlah tersebut, hanya 10 kapal yang beroperasi setiap hari.

Delapan kapal melayani pelayaran pulang-pergi selama 12 jam, sementara dua kapal lainnya hanya beroperasi satu kali perjalanan dengan durasi enam jam.

"Dengan asumsi satu bulan penuh terdiri dari 24 jam operasi setiap hari, saat ini satu kapal hanya mendapat jatah beroperasi sekitar sembilan hari atau 30 persen dari total waktu yang tersedia. Sedangkan 21 hari atau sekitar 70 persen sisanya, kapal hanya menunggu giliran beroperasi," jelasnya.

Gapasdap mengkhawatirkan bahwa kondisi darurat tersebut dapat memicu efek domino yang serius. Jika biaya operasional tidak lagi tertutupi, opsi terakhir yang paling dikhawatirkan adalah penurunan standar kenyamanan, bahkan yang paling fatal, keselamatan pelayaran.

Edos menegaskan, para pengusaha sejauh ini tetap berkomitmen menjaga standar keselamatan pelayaran. Namun, jika pemerintah tidak merespons kondisi tersebut, ia menilai pemerintah harus siap bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan sistem transportasi.

"Perhitungan tarif kami sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi, jika hasil perhitungan ini tidak direalisasikan dan sampai terjadi kegagalan transportasi, mulai dari hilangnya kenyamanan hingga kecelakaan, maka hal itu mutlak menjadi tanggung jawab regulator, yakni pemerintah," tegas Edos.