Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota Palembang berupaya melakukan penguatan daya beli di pasar saat wilayah tersebut mengalami inflasi hingga 2,69 persen secara year-on-year (yoy) pada Oktober 2026.
"Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah kota karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat," ujar Asisten II Setda Palembang, Isnaini Madani, Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Palembang dipicu kenaikan harga cabai merah keriting di pasar. Lonjakan harga yang cukup signifikan akibat kondisi kemarau panjang, kata Isnaini, juga memengaruhi kondisi pengeluaran rumah tangga dan daya beli masyarakat.
"Inflasi pada Oktober 2026 mencapai 2,69 persen. Ini meningkat dibandingkan September 2026 sebesar 2,40 persen," kata dia.
Sedangkan dari total 139 komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memengaruhi kenaikan inflasi, cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,289 persen.
"Sementara cabai rawit memberikan andil sebesar 0,029 persen," ujar Isnaini.
Isnaini mengklaim, kenaikan inflasi masih dalam kondisi terjaga. Sebab nilainya rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Angka tersebut juga masih di rentang inflasi nasional di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
"Pemkot terus memantau perkembangan inflasi, terutama terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memantau perkembangan harga di pasar. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
"Pemkot memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif," kata dia.
Sejumlah langkah itu meliputi penguatan kerja sama antardaerah, menggelar operasi pasar murah di tingkat kecamatan maupun kelurahan serta merencanakan penambahan cadangan pangan.