Palembang, IDN Times - Orang Muda Sumatra Selatan menyerukan penghentian pembiaran terhadap kerusakan ekosistem gambut dan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang melalui aksi publik pada 28 Oktober 2026.
"Kami menolak anggapan bahwa karhutla adalah fenomena alam biasa yang datang setiap musim kemarau," ujar perwakilan pemuda penyelenggara aksi, Zelvan Ramadhan.
Menurut Orang Muda Sumsel, kebakaran yang terus berulang menunjukkan ada persoalan serius dalam cara ekosistem gambut dikelola serta dilindungi oleh korporasi dan pemerintah. Generasi muda, kata Zelvan, tidak seharusnya menerima udara beracun dan beban dari keputusan yang dibuat oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Melalui aksi publik, kami menuntut pemerintah memperkuat perlindungan gambut, membuka informasi penanganan karhutla dan memastikan pertanggungjawaban mutlak aktor utama penyebab dan pembiaran kerusakan," jelas dia.
Berdasarkan hasil analisis Pantau Gambut, tercatat ada 525.654 hektare Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia yang sudah terdampak api sepanjang Januari–September 2026. Dari jumlah itu, terlapor 99.906 hektare berada di Sumsel dan pada periode yang sama, Sumsel memiliki 42.078 sebaran titik panas (hotspot).
"Sumsel menempati peringkat ketiga terbanyak secara nasional dan menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera," ujar Zelvan.
Berkaca dari data area kebakaran yang luas, Orang Muda Sumsel mendorong evaluasi terbuka dan transparan atas kebijakan pencegahan dan penegakan hukum di ekosistem gambut.
Pemerintah pusat dan daerah, katanya, perlu menjelaskan bagaimana penanggulangan krisis berulang, sekaligus menjabarkan siapa pemegang izin atau pengelola lahan di lokasi terdampak dan menyiapkan langkah yang diambil terhadap pelanggaran.
"Kami juga menuntut agar masyarakat yang paling terdampak tidak ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan saat bencana terjadi. Warga, komunitas lokal, masyarakat adat, kelompok perempuan, nakes dan orang muda harus dilibatkan dalam memantau, menyusun kebijakan serta mengevaluasi pemulihan," jelasnya.
Juru Kampanye Pantau Gambut Putra Saptian menambahkan, karhutla jadi warisan krisis yang terus dilanggengkan. Keuntungan dari eksploitasi lahan jelas dia, hanya dinikmati segelintir kelompok yang tidak tersentuh. Sementara biaya sosial dan ekologisnya ditanggung lebih lama oleh masyarakat luas.
"Anak-anak dan orang muda menghadapi risiko gangguan kesehatan akibat asap, terganggunya proses pembelajaran, berkurangnya sumber penghidupan keluarga, serta masa depan lingkungan yang makin rentan terhadap kekeringan dan kebakaran," kata Putra.
Melalui aksi nyata, para pemuda mendesak pemerintah untuk memeriksa kepatuhan pemegang izin dan pengelola lahan di wilayah kritis serta menindak tegas pembakaran dan pelanggaran yang telah terbukti.
Pemerintah juga harus mengukur keberhasilan bukan hanya dari luas api yang berhasil dipadamkan, melainkan dari berkurangnya kejadian kebakaran berulang setiap tahun, pulihnya fungsi hidrologis gambut, dan meningkatnya perlindungan bagi warga.
“Kami tidak ingin setiap tahun hanya menghitung luas lahan terbakar, jumlah titik panas dan warga yang terdampak krisis, lalu mengulang respons yang sama. Dibutuhkan perubahan kebijakan dan keberanian untuk menindak sumber kerusakan," jelasnya.
Gambut lanjut Putra bukan lahan kosong yang menunggu dibakar, gambut adalah penyangga kehidupan. Jika kerusakannya terus dibiarkan, maka akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Tidak ada kemakmuran, melainkan krisis yang makin mahal untuk dipulihkan.