Padang, IDN Times - Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang Polisi Wanita (Polwan) di Sumatra Barat belum memiliki titik temu. Wakil Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatra Barat, Brigjen Pol Solihin saat dikonfirmasi menyatakan kasus telah ditutup proses penyelidikannya oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Diteskrimum).
"Silakan tanya ke Direskrimum kalau soal lebih detilnya. Tapi untuk pidananya kan memang tidak terbukti," katanya, Selasa (11/7/2026).
Solihin mengatakan, meski proses penyelidikan telah ditutup, tidak tertutup kemungkinan akan dibuka kembali jika korban memiliki bukti baru yang bisa diserahkan kepada penyidik. "Kalau ada bukti baru silakan. Nanti penyelidikannya akan dilanjutkan lagi. Jika terbukti kita tidak akan beri ampun untuk pelaku," katanya.
Menurutnya, Polda Sumbar tidak menolerir perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh setiap personel. Baik berpangkat rendah, maupun pejabat yang berpangkat, seperti terduga pelaku pelecehan seksual yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
Sementara, untuk proses pelanggaran etik atas dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan AKBP F, menurut Solihin akan dilanjutkan oleh Divisi Propam Mabes Polri.
"Karena yang bersangkutan saat ini merupakan personel di Mabes, untuk prosesnya akan dilaksanakan di Mabes juga untuk etiknya," katanya.
Menurutnya update penanganan secara etik tersebut saat ini hanya bisa diberikan oleh Mabes Polri yang berwenang untuk memberikan keterangan soal kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.
Solihin mengatakan, AKBP F yang tidak dilantik sebagai Kabid Dokes Polda Sumbar merupakan salah satu sanksi yang diberikan oleh Kepolisian.
"Kita kan sudah membatalkan pelantikan yang bersangkutan. Itu sudah merupakan sanksi untuknya," katanya.
Solihin mengklaim pembatalan pelantikan dilakukan karena terduga pelaku terseret masalah dugaan pelecehan seksual.