Disnakertrans Muba Pastikan Iklim Ketenagakerjaan Masih Kondusif

Lingga menambahkan, Disnakertrans Muba masih melakukan pendataan terkait jumlah PHK yang terjadi hingga Agustus 2026 sebagai bahan evaluasi dan pemantauan kondisi ketenagakerjaan di daerah.

"Pemantauan terus kita lakukan terhadap perusahaan yang berada di Kabupaten Muba. Selain itu, kita juga sering menyelesaikan permasalahan industrial antara perusahaan dan karyawan yang berakhir sesuai koridor aman," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Muba, Edi Herianto menilai iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Muba hingga saat ini masih berjalan normal meski sejumlah daerah lain mulai dihadapkan pada isu PHK.

"Secara garis besar kondisi ketenagakerjaan di Muba masih aman. Belum ada PHK dalam jumlah besar atau PHK massal. Kalaupun ada, sifatnya kasus per kasus, misalnya karena pelanggaran disiplin kerja," katanya.

Komisi IV DPRD Muba terus memantau perkembangan hubungan industrial di berbagai perusahaan. Selain persoalan PHK, pihaknya juga menerima beberapa laporan terkait perselisihan hubungan kerja.

"Perselisihan hubungan industrial memang ada, seperti mengenai jam kerja, cuti, maupun hak-hak normatif lainnya. Namun sejauh ini masih dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dan belum mengganggu iklim ketenagakerjaan secara umum," ujarnya.

Pihaknya berharap perusahaan dan pekerja terus membangun komunikasi yang baik agar setiap persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan secara musyawarah sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kita minta perusahaan yang ada tetap menjaga hubungan baik dengan karyawan, memenuhi setiap hak. Saya yakin apabila hak terpenuhi, maka kualitas pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih baik," ucap Edi.