Zulhas Minta Kepala Daerah Tak Persulit Koperasi Merah Putih

16 Jun 2025, 17:35 WIB

Rangga Erfizal

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Palembang (Dok: Pemprov Sumsel)

Intinya sih...

Koperasi Merah Putih cukup miliki satu izin
BUMN juga diminta tak persulit koperasi
Pendanaan koperasi tidak melalui APBN dan APBD

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan meminta kepala daerah di Sumsel untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mengembangkan koperasi Merah Putih. Dalam kunjungannya ke Palembang, Zulhas mengatakan, program ekonomi kerakyatan yang digagas pemerintah Prabowo, harus dibantu pemda dan tak boleh dipersulit.

"Saya tekankan lagi, koperasi ini butuh keberpihakan gubernur, bupati, dan wali kota. Koperasi bukan pengemis, mereka hebat. Pemda cukup mempermudah urusannya saja," ungkap Zulkifli Hasan, Senin (16/6/2025).

1. Koperasi Merah Putih cukup miliki satu izin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Palembang (Dok: Pemprov Sumsel)

Zulhas menjelaskan, Koperasi Merah putih dapat bergerak di dalam berbagai bidang tanpa memerlukan izin berbeda. Kondisi ini sejalan dengan upaya tidak mempersulit pemenuhan kebutuhan koperasi sebagai agen LPG, agen pupuk, gerai sembako, dan lainnya.

"Tidak usah ada izin baru lagi, cukup satu izin koperasi saja. Jangan sampai mau jadi agen pupuk, agen LPG harus buat izin lagi. Begitu Koperasi Merah Putih sudah lengkap izinnya dari Kemenkum, langsung disuplai saja," jelas dia.

2. BUMN juga diminta tak persulit koperasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Palembang (Dok: Pemprov Sumsel)

Selain pemda, Zulhas juga meminta seluruh BUMN yang terlibat dalam rantai distribusi seperti Patra Niaga, ID Food, untuk memberikan kemudahan bagi koperasi sebagai pangkalan grosir.

"Jadikan Koperasi Merah Putih sebagai pangkalan atau agen grosirnya," jelas dia.

3. Pendanaan koperasi tidak melalui APBN dan APBD

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Palembang (Dok: Pemprov Sumsel)

Menurut Zulhas koperasi Merah Putih dapat mengajukan peminjaman hingga sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut bukan berasal dari APBD atau pun APBN, melainkan dana Bank Himbara yang harus dikembalikan dengan tenor 6 bulan.

"Misal unit usaha gerai sembako, modal beli minyak goreng Rp50 juta, melengkapinya lagi dengan LPG beli Rp50 juta. Jadi menyesuaikan saja kebutuhan untuk di wilayahnya," jelas dia.

Dirinya menargetkan koperasi Merah Putih dapat berkembang dalam 3 tahun ke depan menjadi lebih baik. Dirinya berharap kemajuan koperasi ini akan berkembang ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Bisa pengembangan ke jamur, ternak lele, penggemukan ayam atau menjadikan ayam petelur, jagung, sayuran dan potensi-potensi lain di daerah," jelas dia.