Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana membuat regulasi atau aturan khusus terkait pemakaian mobil listrik sebagai mobil kedinasan. Rencana itu menyambut instruksi Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.
"Pemerintah pusat yang merencanakan pergantian mobil dinas pejabat dengan mobil listrik tentu harus disambut baik," ujar Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo, Selasa (20/9/2022).
Orang nomor satu di Palembang itu mendukung aturan pemerintah pusat. Pemkot akan membahas aturan mobil dinas listrik di lingkungan Pemkot Palembang untuk plat merah.
"Nanti regulasinya pasti ada dan akan kita lakukan perubahan kendaraan dinas, karena kendaraan listrik mengurangi emisi," kata dia.
Harnojoyo sendiri mengakui belum memiliki kendaraan listrik dan masih menggunakan kendaraan dari Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia menyebut pergantian penggunaan mobil dinas menjadi mobil listrik merupakan kebijakan tepat.
"Harus sepakat selama aturan memang positif. Apalagi kita tahu mobil listrik berdampak sehat bagi lingkungan," timpalnya.
Menurut Harnojoyo, pergantian energi fosil menjadi listrik merupakan langkah untuk Pemerintah Daerah. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia perlahan melepaskan ketergantungan dari BBM.
"Indonesia mulai maju dengan sadar akan dampak baik dari energi listrik yang membantu mengurangi kerusakan lingkungan," kata dia.
Presiden Jokowi menerbitkan Inpres penggunaan mobil listrik yang ditujukan kepada penjabat utama di Pemerintah Pusat, TNI/ Polri, Jaksa, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dalam Inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022, Jokowi meminta pejabat untuk mempercepat program mobil dinas berbasis listrik menjadi kendaraan operasional.