Telusuri Kerugian Rp5 Triliun, Kejati Sumsel Geledah BUMD

Menurut Khaidirman, penyidik menyita dokumen tentang skandal korupsi yang diduga merugikan daerah dan negara, dari kurun waktu 2011 hingga 2019. Sejauh ini, penyidik juga masih memeriksa dan mendalami berkas dokumen serta memeriksa  pimpinan perusahaan tersebut sebagai saksi.

"Hari ini juga kita telah menyita empat dus berkas penggeledahan hari ini. Berkas-berkas itu akan dipelajari oleh penyidik," ujar dia.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Zet Tadung Allo membeberkan, dari pendapatan yang seharusnya mencapai Rp5 triliun selama 9 tahun itu, tercatat hanya Rp29 miliar yang masuk ke kas daerah. 

"Jadi, pemerintah daerah seharusnya menerima Rp5 triliun, bukan Rp29 miliar. Dari situlah kami melihat ada kebocoran keuangan yang harusnya diterima Pemprov Sumsel, namun ternyata tidak diterima," jelas dia.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut diketahui, selama sembilan tahun ada tujuh perusahaan swasta yang terlibat menerima fee dari jual beli gas sebesar Rp66 miliar. Pihak Kejati Sumsel bersama BPK RI tengah menghitung kerugian negara akibat pembagian keuntungan tersebut.

"Saat ini masih dalam proses penyidikan ini nanti pasti akan mengerucut siapa yang harus bertangungjawab sesuai dengan perbuatan dan perannya. Namun untuk saat ini kami masih melakukan penyidikan dalam rangka proses pembuktiannya dulu," jelas dia.