Palembang, IDN Times - Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Palembang, Ratu Dewa, menindaklanjuti kasus Pusksesmas Sabokingking melibatkan pihak terkait untuk memverifikasi laporan yang diterima Inspektorat soal kebijakan tak profesional.
"Saya sudah minta kepada Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resminya," ujarnya, Jumat (9/2/2024).
Kelanjutan vefikasi laporan kasus Puskesmas Sabokingking dilakukan sesuai mekanisme Pemerintah Kota (Pemkot) dengan membentuk tim khusus (timsus), untuk pengawasan lebih lanjut dan disipliner terhadap pihak pelapor maupun terlapor.
"Selanjutnya akan dibentuk Tim khusus gabungan Inspektorat, BKPSDM, dan bagian hukum, setelah ada rekomendasi dari pengawasan internal di samping laporan resmi ke Wako baru akan disikapi untuk ditindaklanjuti," kata dia.
Sementara kasus Puskesmas Sabokingking sudah di tahap mediasi dan klarifikasi kedua pihak. Namun persoalan tersebut tetap harus diselesaikan karena masih menjadi sorotan publik.
"Nanti kita lihat apakah kasus ini akan dibawa ke dalam rapat penjatuhan disiplin terkait sanksi yang akan dijatuhkan," timpalnya.
Kasus Puskesmas Sabokingking bermula dari laporan puluhan karyawan yang mendapatkan perlakuan zalim dan arogan dari Kepala Puskesmas, karena aturan yang dinilai tidak bijaksana.
Laporan tersebut disampaikan 18 karyawan Puskesmas Sabokingking pada Selasa (6/2/2024). Inspektorat Palembang mendapatkan aduan bahwa aturan yang ditetapkan Kepala Puskemas tidak masuk akal, seperti karyawan dilarang hamil dan pegawai tidak menerima hak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Masalahnya perempuan tidak boleh hamil, harus kerja terus, gak boleh nganggur. Handphone disimpan gak boleh main. Mereka harus kerja terus, seperti buat peraturan perusahaan sendiri. Seperti itu laporannya," kata Kepala Inspektorat Palembang, Jamiah Haryanti, Kamis (8/2/2024).