Petani Sumsel Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

08 Feb 2022, 16:18 WIB

Rangga Erfizal

News

Channel

Add Us on Google

Petani Sumsel Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

ilustrasi petani (pexels.com/Pixabay)

Palembang, IDN Times - Petani di Sumatra Selatan (Sumsel) mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi, ditambah harga pupuk non subsidi yang mahal hingga mencapai sekitar Rp600 ribu. Kondisi ini membuat petani Sumsel kewalahan, hingga harus mengurangi penggunaan pupuk namun berdampak pada pengurangan produksi pertanian.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, para petani harus mendaftar terlebih dahulu ke Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan skema pendaftaran Nomor Induk Kependudukan (NIK), sejauh ini baru sekitar 753.513 petani yang telah mendaftar. Jumlah tersebut disinyalir belum mencakup keseluruhan petani di Sumsel.

"Saya akui dari semua petani yang sudah terdaftar masih ada juga yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Ditambah kuota pupuk subsidi di Sumsel sangat minim, hanya 312.000 ton di tahun 2021," ungkap Plt Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumsel, Bambang Pramono, Selasa (8/2/2022).

1. Dinas Pertanian temukan penyelewengan pupuk di lapangan

Petani merontokkan bulir padi saat panen raya padi. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Menurut Bambang, penyediaan pupuk bersubsidi di Sumsel belum optimal. Hal ini sedikit kontras dengan penyerapan pupuk yang mencapai 98,2 persen. Pihaknya menemukan masih ada penyelewengan pubuk bersubsidi yang dilakukan oleh segelintir orang.

"Karena itu, ke depan kita perlu awasi pendistribusian pupuk agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu," ungkap dia.

2. Petani menjerit pupuk subsidi terbatas

Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengalokasikan bantuan benih padi untuk mengurangi kerugian petani akibat banjir yang merendam puluhan hektare lahan padi di Kabupaten Sergai akibat luapan sungai. (Dok. Kementan)

Petani di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Muara Telang, Banyuasin, Wawan Darmawan menjelaskan, dirinya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Kalau pun ada, harga yang didapat petani cukup tinggi.

Wawan menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi sangat terbatas. Dirinya mencatat untuk alokasi pupuk hanya mendapat 20 karung untuk 52 hektare (Ha) lahan. Pasokan itu dianggap menurun jika dibandingkan 2019 lalu yang mencapai 200 karung per 52 ha.

"Kalau mau pakai pupuk non subsidi mahal. Satu karungnya bisa mencapai Rp400 ribu, hanya saja dua bulan terakhir naik menjadi Rp600 ribu per karung," ujar dia.

Kesulitan terhadap pupuk membuat para petani kebingungan. Hasil produksi padi petani Muara Telang merosot, dari 8 ton per ha menjadi 5 ton per ha. "Ini menyesuaikan ketersediaan pupuk. Kami lakukan karena memang persediaan pupuk berkurang," ungkap dia.

3. Petani minta lebih diperhatikan

Sedangkan Petani Muara Sugihan, Banyuasin, mengaku juga merasakan kesulitan yang sama. Mereka harus menaikan cost untuk menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida. Menurut Poniman, mahalnya harga pupuk membuat pihaknya tak bisa berbuat banyak untuk menghadapi musim tanam.

"Tolong perhatikan kami yang mengirim beras untuk kalian orang-orang kota," beber dia.

4. Gubernur akan laporkan keluhan petani ke pusat

Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/Humas Pemprov Sumsel)

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, pihaknya sudah mendengar secara langsung keluhan petani terkait pupuk bersubsidi. Dirinya mengakui jika kuota yang disediakan berbanding terbalik dengan jumlah petani di Sumsel.

Deru berjanji akan segera membahas keluhan petani bersama pemerintah pusat. Dirinya pun meminta alokasi subsidi tidak lagi digelontorkan dalam bentuk pupuk karena rawan diselewengkan.

"Lebih baik alokasi subsidi diberikan untuk harga produk, dalam hal ini gabah, sehingga petani dapat merasakan manfaatnya," tutup dia.