Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal memecat ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non-ASN, karena terbukti positif mengonsumsi obat terlarang narkotika.
"Kalau ada yang positif akan kita berikan hukuman. Bahkan sampai pemecatan. Karena soal narkoba, hasil rekomendasi BNN yang akan menjadi bahan pertimbangan dari Badan Penjatuhan Hukuman Disiplin," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, usai memantau tes urine di Dinas Perhubungan (Dishub), Senin (29/3/2021).
Tes urine merupakan program rutin Pemkot Palembang menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2020, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
"Kemarin Kesbangpol sudah, sekarang seluruh jajaran Dishub yang berjumlah 519 orang dilakukan tes urine," kata dia.
Dari penyelenggaraan tes urine di Dishub Palembang, ada 31 karyawan yang mangkir dari kegiatan tersebut. Pemkot bakal memanggil pegawai yang tidak mengikuti tes urine.
"Sudah koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pemanggilan bagi pegawai yang tidak hadir, dan ini akan kita teruskan terhadap seluruh OPD," ungkapnya.
Dewa berharap, tes urine bagi semua pegawai ASN dan non-ASN di Pemkot Palembang bisa membuktikan bahwa tidak ada karyawan mengonsumsi obat terlarang tersebut.
"Upaya pencegahan dan tidak ada penyalahgunaan narkoba. Jadi jangan sampai ASN memberi contoh buruk, khususnya bagi masyarakat," kata dia.