Pemkot Palembang Jadi Contoh Pengendalian Korupsi di Sumsel

Ia mengatakan, potensi korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah dilihat berdasarkan laporan kecurangan. Dalam arti, ada penemuan data tidak sesuai dalam jumlah aset. Termasuk peluang kecurangan menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti pencurian data, kerugian keuangan negara, terjadinya suap menyuap, hingga gratifikasi.

"Bentuk-bentuk kecurangan sering terjadi yakni adanya laporan keungan yang berbeda. Sehingga bisa merugikan investor, kreditor, secara finansial dan non finansial, terutama skandal pemerasan," kata dia.

Agus menerangkan, manfaat IEPK selain untuk pengendalian isu pencegahan korupsi juga menjadi dasar identifikasi permasalahan korupsi, strategi pemberantasan, hingga sebagai instrumen koordinasi intra BPKP dalam meningkatkan efektivitas capaian pengelolaan risiko korupsi yang terjadi.

"Program IEPK menekankan pengumpulan atau invetaris data dengan membandingkan praktik pengukuran korupsi melalui unit analisis dan tataran analisis dalam maupun luar organisasi," terangnya.

Melalui program IEPK, organisasi atau institusi pemerintahan diminta mengerjakan kemampuan sesuai fungsi yang merujuk pemenuhan kapasitas penuntasan misi untuk mencapai tujuan. Seperti mengatasi kerentanan organisasi terhadap perilaku korupsi yang merugikan.

"Masuk dalam kapabilitas pengelolaan tingkat korupsi mengindikasikan kompetensi power pimpinan dalam mengelola pengetahuan, pengalaman dan skill pemerintah dalam sebuah organisasi," jelas dia.

Agus melanjutkan, tujuan program IEPK yakni membentuk kesatuan proses menyeluruh terhadap semua elemen dalam penerapan strategi pencegahan korupsi, berfokus pada efektivitas penggunaan kabilitas, efektivitas sistem pencegahan, dan budaya organisasi anti korupsi.

"Termasuk penilaian asesmen risiko Real-time Transport Protocol (RTP), kepemimpinan etis, integritas organisasional dan iklim etika prinsip," tandas dia.