Pemkot Palembang Batalkan Rencana Potong Tunjangan ASN

28 Apr 2021, 12:03 WIB

Wali Kota Palembang Harnojoyo (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo, membatalkan rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (TPP ASN). Padahal sebelumnya, tunjangan seluruh ASN di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal dipangkas sekitar 30-50 persen untuk melunasi utang proyek tahun 2019 sampai 2020 senilai Rp218 miliar.

"Kita mengalami serapan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan 1, sehingga rencana pemotongan TTP batal. Realisasinya telah di angka 15 persen, bersumber dari perbaikannya setoran pajak daerah seperti restoran dan hotel," ujarnya, Selasa (27/4/2021).

1. Pembayaran TPP Palembang ditunda

ilustrasi uang (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Meski pemotongan TPP bagi ASN dibatalkan, bukan berarti TPP langsung bisa dibayarkan seperti biasanya. Menurut orang nomor satu di Palembang ini, TPP justru ditunda demi mendahulukan pembayaran utang.

"Penundaan ini dimaksudkan untuk lebih mendahulukan pembayaran utang," kata dia.

2. PAD membaik dengan angka 15 persen

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat

Ia menerangkan, PAD Palembang menunjukkan sedikit perbaikan. Jika dibandingkan pertama pandemik COVID-19 masuk ke Bumi Sriwijaya, hampir seluruh sektor pendapatan berdampak.

"Semestinya di Triwulan pertama ini bisa 25 persen, tapi tahun ini capaian kita 15 persen itu sudah cukup baik. Tinggal bagaimana peran Camat agar mengoptimalkan pendapatan. Kita lihat di Triwulan berikutnya nanti," terang dia.

3. Bakal efisiensi pengeluaran dana OPD

Pj Wako Palembang, Ratu Dewa (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa menambahkan, penundaan pembayaran TPP ASN bakal dilakukan setelah lebaran, dengan penghitungan pembayaran TPP sepanjang tiga bulan ke depan.

"Kalau pendapatan normal kembali maka dibayarkan. Namun jika tidak, terpaksa kita tunda untuk pembayaran utang. Kami juga mempertimbangkan di Mei kan ada lebaran, jadi setelah lebaran baru ditunda,” katanya.

Dengan estimasi tersebut, kalkulasi untuk pembayaran utang mencapai Rp150 miliar. Kemudian sisa utang lainnya, Pemkot bakal melakukan efisiensi pada struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Mulai dari perjalanan dinas dan lain-lain yang tak masuk prioritas ditiadakan," timpal dia.