Pembatasan Penjualan Solar di Sumsel Picu Efek Domino Sektor Logistik
- Surat Edaran Pemerintah Sumsel tentang penyaluran BBM bersubsidi solar berpotensi ganggu rantai distribusi barang.
- Kebijakan pembatasan jam operasional pembelian solar menyebabkan keterlambatan pengiriman barang dan kemacetan di Palembang.
- Asperindo menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dan mendukung pengisian solar secara selektif agar tidak menghambat aktivitas ekonomi.
Palembang, IDN Times - Surat Edaran (SE) Pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) mengenai penyaluran BBM bersubsidi jenis solar dinilai berpotensi menimbulkan efek domino bagi pelaku usaha. Kebijakan ini dirasakan paling berdampak pada sektor logistik dan jasa pengiriman, sehingga memicu gangguan pada rantai distribusi barang.
"Beberapa kendaraan sudah tertahan berjam-jam bahkan batal berangkat karena tidak dapat mengisi solar tepat waktu. Padahal bisnis pengiriman itu bergantung pada kecepatan," ungkap Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo), Haris Jumadi, Senin (24/11/2025).
1. Timbulkan kemacetan baru
Haris menjelaskan, pembatasan jam operasional pembelian solar berdampak serius pada jadwal keberangkatan kendaraan angkut barang. Para sopir terpaksa mengantre BBM pada malam hari, sehingga menghambat operasional. Antrean panjang tersebut juga menimbulkan persoalan baru karena memunculkan titik-titik kemacetan di Palembang.
"Ini ironis. Tujuannya agar lalu lintas lebih tertib, tapi justru memunculkan kemacetan baru dan mengganggu kegiatan usaha," jelas dia.
2. Keterlambatan dapat mempengaruhi jadwal pengiriman
Haris menyebut, beberapa anggota Asperindo sudah melaporkan adanya keterlambatan pengiriman barang. Kondisi ini berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen dan reputasi penyedia layanan.
"Satu armada saja terlambat bisa mempengaruhi seluruh jadwal pengiriman, terutama untuk layanan next day yang menjadi andalan," tuturnya.
3. Sarankan dua hal untuk evaluasi SE
Pihaknya pun menyarankan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang ada seperti, mengembalikan lagi penjualan BBM dengan waktu yang lebih panjang. Pihaknya mendukung, pengisian solar harus dilakukan secara selektif.
"Palembang ini kota besar, aktivitas ekonomi berjalan 24 jam. Kebijakan bahan bakar harus mendukung, bukan menghambat," tutup Haris.
